oleh

Kontroversi Jokowi, Menteri Kabinet dan Stafsus Milenial Disaat Pendemi Corona

indonesiakita.co – Virus corona telah menelan setidaknya 469 korban jiwa di Indonesia. Menariknya, istana negara seolah tak memperhatikan kondisi ini. Bahkan, saling lempar, silang pendapat hingga keputusan kontroversi dilakukan oleh orang-orang dekat presiden Joko Widodo.

Informasi Mudik

Informasi ini saling-silang antara satu dengan lainnya, ada yang mengatakan memperbolehkan mudik, adapula yang tidak memperbolehkan mudik. Menariknya, pernyataan tim komunikasi istana saling ralat pernyataan.

“Mudik boleh, tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulisnya.

Namun tak lama kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno merevisi pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran.

“Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang pembatasan sosial berskala besar. Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran corona” kata Pratikno.

Pernyataan Jokowi Diralat

Istana meralat pernyataan presiden Jokowi terkait darurat sipil. Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden bidang Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan status darurat sipil hanya menjadi pilihan terakhir dan baru diterapkan ketika terjadi kekacauan dan pembangkangan publik secara masif.

“Kalau akibat dari proses ini terjadi pembangkanagan, kekacauan, protes, membuat stabilitas sosial menjadi berantakan maka pilhan penegakkan daruat sipil ini menjadi dipikirkan meskipun ini menjadi pertimbangan yang sangat terakhir,” kata Juri dalam diskusi bertajuk “Istana Bicara Darurat Sipil” di akun youtube medcom.id, Minggu (5/4/2020).

“Kalau akibat dari proses ini terjadi pembangkanagan, kekacauan, protes, membuat stabilitas sosial menjadi berantakan maka pilhan penegakkan daruat sipil ini menjadi dipikirkan meskipun ini menjadi pertimbangan yang sangat terakhir,” kata Juri dalam diskusi bertajuk “Istana Bicara Darurat Sipil” di akun youtube medcom.id, Minggu (5/4/2020).

Karenanya, Juri menegaskan bahwa perkataan Jokowi soal darurat sipil saat mengumumkan pemberlakuan PSBB merupakan upaya mengimbau secara tegas kepada publik. Juri mengatakan, dengan Presiden menyertakan pilihan darurat sipil sebagai yang paling akhir, maka masyarakat akan mematuhi kebijajan PSBB sehingga penyebaran wabah Covid-19 bisa terhenti.

Masalah Kredit

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meralat pernyataannya soal relaksasi kredit yang hanya diutamakan untuk masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19. Fadjroel menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan untuk seluruh masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemi corona.

“Syarat minimal debitur yang bisa mendapatkan keringanan kredit adalah debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp 10 miliar,” kata Fadjroel dalam siaran persnya.

Fadjroel menambahkan, relaksasi kredit ini sudah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Adapun relaksasi yang diberikan dalam periode 1 tahun di antaranya dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga; perpanjangan waktu; atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing.

Lalu, debitur juga bisa mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing. Baca juga: OJK Kembali Rilis Ketentuan Lanjutan Relaksasi Kredit, Simak di Sini

“OJK juga mengingatkan agar berhati hati terhadap tawaran jasa pengurusan untuk keringanan kredit/leasing,” tutupnya.

Anggota KSP Terpapar Corona

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin memberi kabar bahwa salah seorang staf Kantor Staf Kepresidenan (KSP) positif virus corona atau Covid-19.

“Iya benar. Jadi ada yang tes PCR, 13 orang yang tes negatif tapi ada satu yang positif,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Namun, ia tidak merinci identitas staf yang terinfeksi virus corona. Ia juga mengaku telah meminta izin kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko agar menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Kemudian, sesuai protokol kesehatan, staf yang positif Covid-19 akan menjalani isolasi. “Segera isolasi. Kantor harus klir, beres semua jangan sampai bermasalah,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik dan Informasi Juri Ardiantoro mengatakan, sejumlah staf KSP memang menjalani rapid test Covid-19. Pelaksanaan rapid test ini dinilai perlu lantaran staf KSP kerap berhubungan dengan sejumlah orang dari berbagai lembaga bahkan kontak dengan orang yang positif Covid-19.

Dari hasil rapid test tersebut, kata dia, beberapa orang dinyatakan positif. Namun dari tes lanjutan menggunakan metode PCR hasilnya negatif.  “Kami lakukan tes dan hasilnya semuanya negatif hingga Jumat sore ini. Ini wabah yang masih menyebar, yang jelas kami akan terus memantau kesehatan para staf,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Sikap Luhut Binsar Pandjaitan Disaat Pandemi Corona

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memantik kontroversi. Melalui video konferensi di Channel Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Jakarta Selasa (14/4), ia menyebut data jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di Indonesia tidak sebanyak negara lain.

“Kenapa jumlah kita yang meninggal, maaf sekali lagi, itu angkanya tidak sampai 500. Padahal jumlah penduduk 270 juta,” katanya.

Berdasarkan data yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto di hari yang sama, sudah ada 4.000 orang terjangkit. Namun, angka kematian masih di bawah 500 orang.

Kondisi ini berbeda dengan kasus Covid-19 di Amerika Serikat yang sudah memakan 22.000 korban jiwa. Padahal, kata Luhut, jumlah penduduk di Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang menyentuh angka 328 juta orang.

“Jadi untuk menyikapi ini, yang ingin saya jelaskan, itu juga harus hati-hati cermat, tidak grusa-grusu juga harus pas,” ucapnya.

Stafsus Jokowi Intervensi Camat Seluruh Indonesia

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra meminta dukungan kepada seluruh camat untuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Program ini diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.

Andi menjelaskan, surat tersebut bersifat pemberitahuan dan dukungan kepada program desa untuk melawan Covid-18 yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Taufan juga menjelaskan tidak ada maksud buruk dalam surat tersebut.

“Melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya,” terangnya.

Menkes Terawan Sebut Indonesia Aman dari Corona

Sebelum Covid-19 terdeteksi di Indonesia, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yakin RI bersih dari virus mematikan itu. Ia juga menyebut warga Indonesia bebas dari virus yang menyerang bagian pernapasan itu karena faktor imunitas dan doa.

“Secara medis, doa. Semua karena doa saya yakin,” kata Terawan, Sabtu (15/2).

Empat hari sebelumnya, Terawan mempertanyakan penelitian ahli Harvard yang memprediksi virus corona sudah masuk Indonesia tanpa terdeteksi. Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto ini menilai prediksi ahli Harvard terlalu mengada-ada.

Bahkan, Terawan menantang para ahli Harvard datang ke Indonesia untuk melihat dan meninjau langsung alat serta laboratorium pendeteksi virus corona.

“Ya Harvard suruh ke sini-lah saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kita tidak ada yang ditutup. Amerika saya bilang lihat sendiri, dan itu alat yang dipakai alat dari Anda sendiri,” tegasnya. (Catatan Redaksi)

Komentar

News Feed