oleh

Ketua KPK Ungkit Kasus Korupsi di Korlantas Polri, Masalah Helikopter Piyek Pak?

indonesiakita.co – Hadir dalam peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65, Ketua KPK Firli Bahuri berharap tidak ada lagi pimpinan Polri terjerat kasus korupsi seperti dialami Djoko Susilo. Ia berharap agar Korlantas Polri cepat bangkit menghadapi dan melewati masa-masa tersebut mengingat kejahatan korupsi itu dilakukan pribadi, bukan oleh institusi.

“Insyaallah tidak ada lagi pimpinan Polri yang terlibat kasus korupsi, cukup DS (Djoko Susilo). Jangan lagi ada yang lain. Polri sebagai induk dan pengayom Korps Lalu Lintas cepat melakukan beberapa perbaikan internal jajarannya dengan menggandeng KPK,” tegasnya, kemarin.

Seperti diketahui Irjen Pol. Djoko Susilo terjerat kasus korupsi saat yang bersangkutan menjadi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Ia mengungkapkan, bahwa pertemuannya dengan kapolri Jenderal Idham Azis sempat membahas mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.”Dalam pertemuan kami, Pimpinan KPK dengan Kapolri, Bapak Jenderal Idham Azis beberapa waktu lalu dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, setidaknya ada tiga fokus isu yang kita sepakati harus dikerjakan bersama,” ungkapnya.

Adapun menurutnya, fokus pertama, kata dia, tentang bagaimana KPK dan Polri bersinergi dalam tata laksana dan pelayanan publik guna pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna, akuntabel, transparan, dan tidak timbul korupsi,

“Kedua, tentang pengelolaan keuangan negara dan yang ketiga ihwal penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” sambung Firli.

ia menambahkan, bahwa upaya Korlantas Polri memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti kecepatan penanganan kecelakaan lalu lintas, pelayanan SIM, STNK, dan BPKB serta membuka gerai-gerai layanan masyarakat dapat dirasakan saat ini.

“Selain mudah diakses masyarakat, hal ini juga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi mengingat proses pelayanan mulai dari administrasi hingga pembayaran dilakukan dengan sangat transparan,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang etik terhadap Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri, kemarin, Selasa, 25 Agustus 2020. Sidang etik ini terkait perjalanan Firli dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan, pada 20 Juni 2020 yang menggunakan helikopter mewah milik swasta.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Usai mengikuti sidang etik, Ketua KPK Firli Bahuri tidak banyak komentar pada media. Ia beralasan sudah menyampaikan keterangannya kepada Dewan Pengawas KPK.

“Saya tidak rilis, ya, karena sudah saya sampaikan semua ke Dewas,” kata Firli.

Komentar

News Feed