oleh

Pemprov DKI Libatkan TNI-Polri Awasi Perkantoran Selama PSBB

indonesiakita.co – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan TNI-Polri untuk menertibkan perusahaan atau perkantoran yang tidak menaati aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut dilakukan hanya ketika perusahaan tersebut melakukan perlawanan ketika ditindak oleh Pemprov DKI.

“Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kita mendapati perusahan atau kantor yang gini, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam kita melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan,” tegasnya, kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Ia menjelaskan, bahwa selama perusahaan atau kantor tidak melakukan perlawanan, maka semua akan berjalan kondusif, sehingga penertiban hanya akan dilakukan petugas Disnakertrans tanpa perlu pelibatan TNI-Polri.

Adapun sejauh ini menurutnya, pengawasan dan penindakan Disnakertrans kepada perusahaan dan kantor yang melanggar aturan masih berjalan cukup kondusif. “Memang selama ini kita tidak punya hambatan, jadi masih internal kita saja bisa melakukan kegiatan pemeriksaan, pengawasan di lapangan,” tambah Andri.

Dimana dalam pelaksanaan PSBB kali ini, Pemprov DKI masih mengizinkan perusahaan atau perkantoran beroperasi. Namun, kali ini perusahaan atau perkantoran kapasitasnya dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas normal.

Namun, syarat 25 persen itu tidak berlaku jika daerah perkantoran tersebut ada terinfeksi positif Covid-19. Bila ditemukan kasus positif, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sebentar tiga hari.

Sementara itu, untuk 11 sektor usaha/bisnis yang diperbolehkan untuk beroperasi ketika PSBB total diminta tetap memasang kapasitas pekerja sebesar 50 persen dari total kapasitas normal.

Sektor usaha yang boleh beroperasi, yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, dan komunikasi dan teknologi informatika. Kemudian, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis. Lalu, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Untuk pengawasan operasional perusahaan atau perkantoran selama pelaksanaan PSBB, sejak awal kami telah melakukan lewat dua cara. Pertama dari data wajib lapor yang diserahkan perusahaan ke Disnakertrans, dan pemantauan langsung dari lapangan,” tambahnya lagi.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini sudah mengantongi data jumlah perusahaan swasta hingga jumlah pekerja yang berkegiatan di Jakarta. Nantinya, data jumlah pekerja yang masuk dalam satu hari itu dapat terlihat dari daftar presensi karyawan yang hadir. Setelah itu, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.”Nanti kita lihat dari daftar absen yang masuk pada hari itu dan kita cek di lapangan,” pungkasnya. (Waw)

Komentar

News Feed