oleh

ICW Yakini KPK Tak Berani Tangani Kasus Djoko Tjandra

indonesiakita.co – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berani mengambil alih kasus Djoko Tjandra. Hal ini menurutnya, bisa dilihat salah satunya dari pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto.

“ICW berpandangan KPK sangat lambat dan tidak berani untuk mengambil alih seluruh penanganan perkara yang melibatkan Djoko S Tjandra,” ujarnya, melalui  keterangan tertulis, Sabtu (12/9).

Adapun menurutnya, Firli hanya mengatakan bahwa lembaganya akan mengambil alih kasus ini, bila kejaksaan tidak selesai menanganinya. “Sekedar membaca apa yang tertera dalam Pasal 10 A UU KPK, bukan justru penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Agung,” kata Kurnia.

Dimana Pasal 10 A UU KPK menyebutkan syarat KPK mengambil alih kasus korupsi.

Selain itu, sinyal bahwa KPK tidak berani mengambil alih kasus ini, kata dia, juga terlihat dari pernyataan Karyoto. Seusai mengikuti gelar perkara di Kejaksaan Agung pada 8 September 2020, Karyoto menilai Kejaksaan sangat bagus dan cepat dalam mengusut perkara ini. “Padahal publik menduga sebaliknya,” sambungnya.

Sementara itu, terkait gelar perkara yang dilakukan oleh lembaga antirasuah, bersama Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri pada Jumat, 11 September 2020. KPK mengundang kedua insitusi itu untuk melakukan gelar perkara di Gedung KPK sebagai bagian koordinasi dan supervisi dalam perkara ini. Namun, menurut Kurnia, gelar perkara itu hanya pencitraan.

“Gelar perkara terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah serius menanggapi perkara Djoko Tjandra,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed