oleh

Refly Harun Sebut Sumber Masalah dari 59 Negara Tolak WNI Adalah Jokowi

indonesiakita.co – Penolakan 59 negara terhadap WNI disebut-sebut sebagai bukti dunia internasional tidak percaya penanganan covid-19 di Indonesia. Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan heran, pasalnya masalah tersebut dilimpahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Lucu saya mendengar pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding Anies Baswedan penyebab WNI ditolak 59 negara. Sepertinya dia tidak paham tentang struktur pemerintahan, di mana kalau menyangkut negara, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan gubernur,” tujarnya, dalam channel YouTube-nya yang diunggah, Sabtu (12/9).

Menurut Refli, yang ditolak 59 negara adalah seluruh WNI. Bukan warga yang ber-KTP Jakarta. Warga yang ber-KTP Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat juga ditolak. Selain itu, ia juga menyindir seringnya Ruhut melontarkan ide untuk memecat Anies sebagai gubernur. Namun, ketika orang bersuara ganti presiden, dituding makar. Dia mengingatkan, Anies Baswedan hanya bisa dipecat oleh rakyat melalui DPRD, bukan oleh Menteri Dalam Negeri.

“Mendagri itu bukan atasan gubernur. Gubernur itu kedudukannya sama seperti presiden, cuma beda levelnya. Gubernur di level daerah, presiden level nasional,” terangnya. “Saya heran juga, Ruhut ini senang sekali mendesak orang dipecat padahal dia sendiri mungkin juga dipecat. Saya kurang tahu dan enggak mau tahu juga,” tegasnya.

Refli juga menegaskan, bahwa intinya penolakan 59 negara terhadap WNI menjadi koreksi besar bagi Presiden Jokowi.

Dimana diketahui, bahwa sejak awal Jokowi dan kabinetnya sudah melakukan empat kesalahan fatal dalan penanganan covid-19. Pertama terlalu meremehkan virus covid-19. Kedua, tidak fokus pada penanganan covid-19. Ketiga, terlambat mengambil langkah memutus mata rantai penyebaran covid-19. Keempat, tidak kompak dalam koordinasi sehingga berantakan.

“Sejak awal sudah saya kritisi penanganan covid-19 di Indonesia yang tidak serius. Presiden dan para menterinya terlalu meremehkan virus covid-19. Bahkan kalau dilihat ke belakang, Anies Baswedanlah yang sejak awal fokus menghentikan penyebaran covid-19 tetapi kebijakannya selalu dijegal pusat,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed