oleh

Mahfud MD Sebut 92% Kepala Daerah Dibiayai Cukong, Rizal Ramli: Jangan Sampai Kita Punya Pemimpin KW3 Lagi!

indonesiakita.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, bahwa hampir 92 persen kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai cukong. Hal ini tentunya menjadi balas budi ketika kepala daerah tersebut memimpin.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9).

Adapun biasanya menurut Mahfud, timbal-balik bisa berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat.

“Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih. Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah,” kata Mahfud.

Sementara itu, tokoh nasional Rizal Ramli menyatakan hal yang serupa. Bahkan menurut Rizal, tak heran jika Indonesia memiliki pemimpin KW-3 (kualitas III-red). “Bayangkan saja, sosok yang tak memahami leadership, hanya lip service, tak paham cara bagaimana membuat rakyat senang, tiba-tiba menjadi pemimpin karena ditopang dan disokong oleh para cukong,” tegas Rizal, pagi ini kepada indonesiakita.co.

Maka tak heran menurutnya, jika kepala daerah atau pemimpin tak berpihak pada rakyat dalam menjalankan kebijakannya. “Menang, karena punya modal banyak, rekomendasi partai politik, dukungan para cukong, sehingga ketika menjabat, ya bukan melayani rakyat malah melayani para cukong, jadi yang model begini sulit untuk berpihak pada rakyat, karena kepentingan pemodal sangat besar,” tambahnya.

Rizal Ramli Soal Presidentian Threshold

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini kembali mengingatkan, bahwa pentingnya Presidential Threshold (PT) nol persen, guna menjaga kualitas pemimpin, serta menghindari politik uang yang membahayakan demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, saya berulang-ulang kali menegaskan, bahwa pentingnya PT nol pesen, agar rakyat bisa memilih pemimpin dalam semua kontestasi politik, agar tidak ada kepentingan partai, kepentingan pemodal, juga agar rakyat tau dan paham siapa dan bagaimana kualitas calon pemimpin yang akan mereka (rakyat) pilih. Kalau begini terus menerus pantas saja kita dapat pemimpin KW3 terus!” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed