oleh

Pemerintah Mau Buat Vaksin, Butuh Anggaran Gede Sampai Rp280 Miliar!

indonesiakita.co – Pemerintah menargetkan awal tahun depan vaksin buatan Indonesia, yakni vaksin merah putih akan masuk uji klinis sekaligus diproduksi dalam jumlah besar. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ( Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bahwa pengembangan itu memerlukan biaya sebesar Rp 280 miliar.

Bambang mengatakan, vaksin Merah Putih tidak saja dikembangan oleh Lembaga Eijkman, melainkan juga sejumlah perguruan tinggi termasuk LIPI dengan platform yang berbeda. Saat ini semua masih berproses. Khusus yang dikembangkan oleh Lembaga Eijkman lebih dipercepat. Nantinya vaksin Merah Putih ini di-combine dengan vaksin kerja sama luar negeri seperti Sinovac.

“Kita harapkan yang dikembangkan Eijkman pada awal 2021 sudah uji klinis, dan mudah mudahan di tahun yang sama pertengahan atau akhir tahun sudah bisa diproduksi. Nantinya di-combine dengan vaksin dari luar negeri, meskipun tentunya kita harus menunggu apakah vaksin kerja sama luar negeri cocok untuk menjaga daya tahan tubuh kita,” kata Bambang pada Raker dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Ia mengatakan, vaksin Merah Putih adalah vaksin yang bibit vaksinnya diteliti dan dikembangkan oleh instituti atau individu di Indonesia. Saat ini selain Lembaga Eijkman yang mengembangkan dengan platform protein rekombinan yang juga menggunakan sistem ekspresi ragi dan inactivated virus, ada sejumlah perguruan tinggi termasuk LIPI juga mengembangkannya.

Selain itu menurutnya, bahwa pandemi corona saat ini masih akan berlangsung dalam periode panjang. Satu satunya cara untuk mengendalikan transmisi Covid-19 adalah dengan vaksinasi. Ketika tidak ada imunisasi atau vaksinasi, maka penyebaran virus akan cepat pada orang sekitarnya.

“Oleh karena itu dibutuhkan vaksinasi untuk membentuk herd imunity atau kekebalan komunitas.

“Ini kondisi yang ideal untuk menghentikan transmisi dari virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19. Idealnya minimal 70% penduduk harus punya imunitas. Jadi untuk vaksinasi minimal 70% penduduk harus divaksinasi untuk menciptakan herd immunity,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa Herd imunity tidak boleh dilakukan dengan membiarkan orang pada kondisi yang berisiko tinggi. Artinya tidak boleh membiarkan orang begitu saja tanpa proteksi. Namun Bambang mengingatkan bahwa meskipun nantinya sudah ada vaksin dan terbentuk herd immunity, bukan berarti penyakit ini akan hilang.

“Penyakit ini akan tetap ada, tetapi setiap orang akan lebih siap (imunitasnya) sehingga tidak menularkan pada orang lain,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed