oleh

Komisi II Hantam Kementerian ATR/BPN Soal Nasib Wilayah Timur Indonesia

indonesiakita.co – Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) dipertanyakan oleh Komisi II DPR RI. Pasalnya, DPR mengaku kerap mendapat kendala pada saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Timur Indonesia.

“Apakah masalah itu sudah dapat diatasi atau belum? Kalau belum diatasi, kira-kira ada gambaran dalam anggaran ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu atau tidak,” tegas anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watabun, dalam rapat denganr pendapat, Senin (7/9) kemarin.

Ia juga menyinggung laporan dari masyarakat tentang banyaknya pelayanan dari Kementerian ATR/BPN yang tersendat selama masa pandemi Covid-19. “Khususnya mengenai tindakan fisik pengukuran di lapangan. Apakah hal itu sudah diatasi? Kalau Covid-19 ini berkepanjangan lalu apakah pelayanan itu tidak akan dilakukan?” tutupnya.

Dimana sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mohammad Arwani Thomafi menyampaikan, sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi di DPR RI agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA/KL 2021 dari tanggal 2-15 September 2020.

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan guna membahas RKA/KL berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.   Berdasarkan paparan yang disampaikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, terungkap bahwa Kementerian ATR/BPN mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,079 triliun yang akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi. (Fel)

Komentar

News Feed