oleh

Istana Panik Soal Anggaran Influencer!

indonesiakita.co  –  Istana akhirnya mengakui menggunakan jasa buzzer dalam menjalankan kampanye pemerintah. Hal ini disampaikan olej juru bicara presiden, Fadjroel Rahman mengatakan bahwa langkah tersebut tidak ada yang salah.

“Jadi tidak ada masalah dengan problem influencer ini. Ini adalah fakta baru dan tidak ada yang bisa menahannya, kita manfaatkan sebaik baiknya,” tegasnta, dalam sebuah diskusi webinar di salah satu stasiun tv swasta, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa saat ini telah terjadi perubahan landcape masyarakat Indonesia, dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJJI) pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 175 juta orang.

Jumlah tersebut bertambah 4 juta dari sebelumnya 171 juta pada Maret 2019 lalu.

“Kemudian, kalau kita lihat berapa waktu yang dihabiskan orang di internet, anda bisa lihat 7 jam 59 menit, bahkan untuk Medsos sekitar 3 jam 26 menit. Bayangkan untuk televisi hanya 3 jam. Jadi sebenarnya landscape empirisnya itu sudah berubah,” jelasnya.

Adapun saat ini menurutnya, perubahan landscape empiris masyarakat Indonesia tersebut menyebabkan teori dan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan program juga berubah.

“Empiris berubah, teori berubah, maka paradigma juga berubah, jadi kami ini yang berada di pemerintahan sekarang melihat dalam network society ini tidak bisa lagi pendekatannya itu top down strategi. “Bahkan ada satu prodak dari tim Jubir presiden, itu namanya inspiraksi, yaitu insiparasi, aksi dan interaksi, Minggu ini sudah keluar,” katanya.

Sebelumnya diketahui, banyak pihak yang menilai bahwa informasi yang disampaikan buzzer kerap tidak sesuai dengan realita. Hal ini terjadi di sosial media. Misalnya saja, pada saat peristiwa kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang secara mendadak, namun bermunculan di sosial media tagar PLN baik-baik saja, ironisnya, masyarakat justru mengecam kenaikan TDL tersebut.

Selain itu, menurut Kajian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuannya soal anggaran pemerintah untuk jasa influencer. Selain itu, ICW juga menyebut pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer.

“Kata kunci yang penting disoroti adalah influencer dan key opinion leader. Ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci tersebut. Jumlah anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017,” kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers bertajuk ‘Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?’, Kamis (20/8/2020).

ICW mengumpulkan data ini dalam kurun waktu 14-18 Agustus 2020 dengan menelusuri salah satunya dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ICW mengaku menemukan ada Rp 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital, yang Rp 90,45 miliar di antaranya digunakan untuk jasa influencer.

Egi menjabarkan nilai anggaran influencer meningkat sejak 2017. Pada 2017 ada 5 paket pengadaan dengan anggaran Rp 17,68 miliar, lalu 2018 meningkat pesat 15 paket dengan anggaran Rp 56, 55 miliar. Pada 2019 menurun jadi 13 paket dengan anggaran Rp 6,67 miliar dan pada 2020 ini tercatat 7 paket dengan anggaran Rp 9,53 miliar.

“Di tahun 2014, 2015, 2016 kami tidak menemukan kata kunci itu (influencer). Dan, mulai penggunaannya pada 2017 hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Egi.

Egi memaparkan Kementerian Pariwisata memiliki anggaran jasa influencer paling banyak, yakni 22 paket dengan nilai pengadaan Rp 77,66 miliar. Kemudian, disusul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12 paket dengan nilai pengadaan Rp 1,6 miliar.

Dari temuan ICW ini, Egi menilai pemerintah seakan tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga harus menggelontorkan dana besar untuk jasa influencer. Selain itu, Egi menduga masih ada lagi dana aktivitas digital pemerintah yang belum diketahui.

“Temuan kami, pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik dalam jumlah besar terkait aktivitas digital. Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer. Apabila kita hendak menelusuri sumber-sumber lainnya seperti dokumen anggaran publik atau memperluas cakupan pantauan ke pemerintah daerah, tidak tertutup kemungkinan jumlah yang ditemukan lebih besar dari Rp 1,29 triliun,” ujar Egi. (Fel)

Komentar

News Feed