oleh

Rizal Ramli Cs Ajukan JR Presidential Threshold ke MK: Sekrup Pemerasan, Ini Harus Dihentikan!

indonesiakita.co – Tokoh nasional Rizal Ramli memastikan dirinya akan mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait Judicial Review yang ingin disampaikannya tentang ‘Treshold’.

Adapun Rizal akan didampingi oleh  Abdul Rachim dan Refly Harun. “Ya, saya dan rekan-rekan akan mendatangi MK pada pukul 13.00 WIB ini soal Judicial Review, karena menurut kami Presidential Treshold merupakan basis dari demokrasi kriminal. Mohon doa dan dukungannya,” ujarnya, saat dikonfirmasi, pagi ini.

Rizal mengungkapkan, bahwa threshold atau ambang batas itu selama ini hanya menjadi alat untuk memaksa calon kepala daerah, hingga calon presiden (capres) untuk membayar upeti kepada partai politik.

“Threshold itu ‘sekrup pemerasan’, alat untuk memaksa calon-calon Bupati (Rp10-50M), Gubernur (Rp50-200M) dan Presiden (Rp1-1,5 Trilliun) membayar upeti kepada partai-partai. Inilah basis dari demokrasi kriminal. Ini harus dihentikan.”tegasnya.

Sementara itu jauh sebelumnya, Partai Golkar mendukung usulan Partai NasDem yang menginginkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) naik menjadi 7 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Airlangga menungkapkan Golkar menyambut baik usulan kenaikan PT tersebut.

“Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya PT 7 persen dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus. Dan Partai Gokar akan mendukung konsep tersebut. Dan juga terkait dengan presidential treshold yang tetap 20 persen,” ujarnya. (Fel)

Komentar

News Feed