oleh

Masa Penahanan Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Diperpanjang

indonesiakita.co  – Masa tahanan dua tersangka kasus penerbitan surat jalan Djoko Tjandra yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking diperpanjang. Sebagaimana diketahui sebelumnya masa tahanan keduanya berakhir pada Agustus 2020.

“Perpanjangan penahanan 20 Agustus sampai 28 September 2020,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, kepada awak media pagi ini.

Sementara itu, terkait Anita Kolopaking, lanjutnya, masa penahanan awal terhitung sejak 8 Agustus dan berakhir pada 27 Agustus 2020. “Perpanjangan penahanan 28 Agustus sampai 6 Oktober 2020,” sambungnya.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka di kasus surat jalan palsu. “JST dikenakan Pasal 263 ayat 1 dan 2, Pasal 426, Pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, Jumat 14 Agustus 2020.

Diketahui, ada tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu, yakni PU (Brigjen Prasetijo Utomo), A (Anita Kolopaking), dan JST (Joko Soegiarto Tjandra) alias Djoko Tjandra.

Adapun Brigjen Prasetijo dipersangkakan dengan tiga pasal berlapis, yakni Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatuan E KUHP, Pasal 426 Ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 Ayat 1 KUHP. Sedangkan, Anita Kolopaking dipersangkakan telah melanggar Pasal 263 Ayat 2 KUHP, dan Pasal 223 KUHP.

dimana penyidik Bareskrim Polri sendiri juga telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap terpidana korupsi, Joko Soegiarto Tjandra alias JST alias Djoko Tjandra.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dua tersangka berinisial PU dan NB berperan sebagai penerima suap. Sementara dua tersangka berinisial JST alias Djoko Tjandra dan TS berperan sebagai pemberi suap.

“PU dan NB selaku penerima kita tetapkan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi dan junto Pasal 5 KUHP,” ujar Argo, Jumat 14 Agustus 2020. (Fel)

Komentar

News Feed