oleh

Amnesty Internasional Minta TNI-Polri Tak Bikin Malu Bangsa Indonesia

indonesiakita.co – Peristiwa penyerangan yang terjadi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih menyita perhatian publik. Terlebih, saat ini sudah 12 prajurit TNI AD diperiksa terkait peristiwa ini. Sementara 19 prajurit lainnya akan dipanggil.

“Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing, akan beda satu dengan lainnya, kita akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan,”tegas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andhika Perkasa, dalam jumpa pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai TNI dan Polri sudah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan kepada aturan hukum jika terjadi permasalahan.

Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum, baik menyangkut kalangan sipil maupun anggota aparat keamanan. “Tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah anggota TNI dan Polri,” ujar Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Hamid menambahkan, bahwa pelanggar hukum tersebut bukanlah dilakukan oleh institusi atau lembaga, melainkan individu, sehingga institusi yang menaungi pelaku harus menegakkan hukum setegak-tegaknya.

Dengan demikian menurutnya, salah besar jika institusi melindungi anggotanya yang melakukan tindakan hukum. Adapun jelasnya, bahwa nstitusi seharusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.

“Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan tindakan hukum aparat keamanan seperti kasus penyerangan Kantor Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali terjadi.

“Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum. Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung ‘ringan tangan’ untuk melakukan tindakan yang melawan hukum,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed