oleh

Pro Kontra Ganja Sebagai Tanaman Obat, Komisi IV DPR Bilang Gini…

indonesiakita.co – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya menetapkan tanaman ganja sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan Kementerian Pertanian. Dimana ketetapan itu termaktub dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Syahrul sejak 3 Februari lalu.

“Komoditas binaan Kementerian Pertanian meliputi komoditas binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,” demikian bunyi diktum kesatu Kepmen Komoditas Binaan, Sabtu (29/8/2020).

Namun demikian, Komisi IV DPR meminta agar SYL tidak membuat keputusan yang berbenturan dengan undang-undang, seperti menetapkan ganja sebagai tanaman obat binaan Kementan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, sudah seharusnya setiap peraturan maupun keputusan menteri, dibuat berdasarkan kajian secara komprehensif dan mengikuti hirarki perundang-undangan.

“Sampai saat ini, tidak ada undang-undang atau ketentuan yang mengizinkan penggunaan tanaman ganja beserta turunannya, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan,” tegasnya, hari ini.

Ia juga meminta agar SYL lebih fokus menyelesaikan persoalan pangan di tanah air, bukan malah membuat keputusan yang menimbulkan polemik di masyarakat. “Fokus terhadap permasalahan yang lebih mendesak seperti keberlangsungan usaha pertanian, kesejahteraan dan regenerasi petani, ketersediaan bahan pokok dan ketahanan pangan di situasi pandemi Covid-19 yang masih mengancam,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian memang telah memutuskan untuk mengkaji ulang Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang mencamtukan ganja menjadi tanaman obat.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha menerangkan, Kementan terlebih dahulu akan mendiskusikan kebijakan tersebut bersama BNN, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI),” kata Tommy dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2020). (Waw)

Komentar

News Feed