oleh

Gongjang-ganjing Reshuffle Kabinet, Beranikah Jokowi?

indonesiakita.co – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa residen Jokowi tidak memiliki rencana mengganti menteri atau kepala lembaga dalam waktu dekat. Diketahui, belakangan berhembus isu soal reshiffle kabinet karena Jokowi kerap memarahi para menteri kabinet kerja karena dianggap kurang maksimal.

“Tidak… tidak benar itu,” ujarnya singkat, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan bahwa reshuffle anggota kabinet akan dilakukan Presiden setelah bergantinya Panglima TNI. Sementara itu pergantian Kapolri diperkirakan tetap sesuai jadwal yaitu Januari 2021.

Adapun ia mengungkapkan, bahwa informasi yang diperoleh IPW dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa sedikitnya 11 hingga 18 anggota kabinet akan mengalami perombakan. Mereka ada yang bakal didepak atau digeser pos kementeriannya.

Menurutnya, Prabowo kemungkinan akan digeser menjadi Menteri Pertanian setelah Jokowi mempercayakan program cadangan ketahanan pangan kepada mantan Danjen Kopassus itu.

Selain itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto diperkirakan akan menjadi Menteri Pertahanan, meski ada pula yang menyebut sosok itu menempati pos Menteri Perhubungan. Sedangkan kepemimpinan di TNI akan digantikan KASD Jenderal Andhika Perkasa.

“Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Perancis, tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia juga menyebut beberapa nama baru akan mengisi sejumlah kursi di kabinet seperti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Selain itu, jumlah menteri dari kalangan Polri juga akan bertambah dalam reshuffle nanti.

Selain itu, Neta menilai beberapa kementerian atau lembaga lain yang akan mengalami reshuffle yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora dan Mendikbud.

Kemudian, ada pula Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Agama, hingga Kepala Bulog.

“PDIP disebut sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed