oleh

YLBHI Nilai Pidato Kenegaraan Jokowi ‘Omong Kosong’!

indonesiakita.co – Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, pada sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI 14 Agustus 2020,  dinilai bertolak belakang dengan realita yang dilakukan. Terutama salah satunya adalag mengenai Hak Asasi Manusia (HAM. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tampaknya menilai, pidato Jokowi hanya sekedar pemanis belaka.

“YLBHI mencatat pidato Presiden Joko Widodo tentang hukum, HAM, anti korupsi dan demokrasi hanya sekedar lips service dan formalitas. YLBHI menemukan hal ini justru ditabrak dan diabaikan, beberapa contoh diantaranya, pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah dan Revisi UU KPK menunjukkan proses pelemahan KPK semakin jelas,” kata Muhamad Isnur, dalam keterangan tertulis YLBHI, pada Senin (17/8).

Ia mengatakan, bahwa dalam perlindungan HAM, janji Presiden untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terdengar lagi dan terkesan diam di tempat. Demikian pula Rancangan KUHP yang justru memasukkan pasal-pasal bermasalah, bahkan menghidupkan pasal-pasal yang sudah dibatalkan MK.

“Pidato tentang hukum, Ham dan demokrasi juga disampaikan tanpa arah kebijakan dan strategi yang jelas, berbeda jauh dengan agenda ekonomi. Melalui RUU Cipta Kerja yang merupakan inisiatif pemerintah, pemerintah justru mengancam lebih jauh perlindungan HAM lingkungan hidup, dan ruang hidup warga negara,” tambahnya.

Ia juga menyindir adanya kekerasan yang terjadi pada dunia jurnalis.“YLBHI mencatat banyak jurnalis yang dibungkam dengan berbagai cara dan mengalami kekerasan.  Kasus Diananta menjadi bukti bahwa jurnalis dengan mudah dikriminalisasi, walaupun Dewan Pers sudah dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah produk jurnalis. Kasus peretasan, doxing dan ancaman keamanan digital lainnya juga makin sering menimpa jurnalis,” sambung Isnur.‎ ‎

Sementara itu, YLBHI juga menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani pandemi corona. Menurut Isnur, Jokowi yang sebelumnya secara terbuka marah-marah kepada menterinya karena serapan anggaran untuk kesehatan terhambat, dan anggaran sebesar Rp 87,55 tirliun masih terserap sebesar 1,53 persen dikarenakan ingin cepat-cepat tanpa adanya strategi yang jelas.

“Belum lagi Satgas Covid-19 yang telah dibubarkan sehingga melambatkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah justru lebih nampak mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan keselamatan warga,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed