oleh

PKS Curiga, Mengapa Tak Ada RDP di DPR Soal Kasus Djoko Tjandra

indonesiakita.co – Keberhasilan Polri dalam menangkap buronan Djoko Tjandra ternyat tak serta-merta membuat sejumlah pihak bahagia. Pasalnya, buronan Bank Bali itu diamankan di luar negeri, sementara masalah di Indonesia banyak yang belum terpecahkan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Mardani Ali Sera. Ia bahkan menyebut kasus tersebut menjadi buruknya hukum di Indonesia. “Bravo Polri. Kasus ini memberi banyak pelajaran penting yang bisa diambil, seperti rangkaian proses penanganan. Namun di sisi lain, kasus tersebut menjadi potret amburadulnya hukum di negeri kita,” kata dia dalam cuitan  @MardaniAliSera, hari ini.

Ia menilai, bahwa penting untuk mendukung komisi III agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Djoko Tjandra. Namun, di masa reses tidak diperbolehkan untuk melakukan RDP dengan pihak terkait.

“Pembahasan RUU Omnibus Law saja bisa dilakukan saat reses. Mengapa untuk DJoko Tjandra tidak bisa?. Padahal kasus ini amat mendesak untuk dituntaskan. Publik menunggu jawaban dan DPR sebagai representasi Rumah Rakyat, sangat layak membahasnya segera,” sambungnya.

Selain itu menurutnya, diharapkan agar kasus itu memperlihatkan, bahwa amburadulnya penataan negara dari level rendah sampai level tertinggi.  “Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas amat terlihat. Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya. PR ini harus diselesaikan. ‘The evil is in the details’, ‘Setan’ ada pada detailnya. Bangun reformasi birokrasi, sistem punish dan reward, kepekaan masyarakat sehingga terwujud Indonesia adil makmur sejahtera,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed