oleh

Komisi X DPR Desak POP di Kemendikbud Dievaluasi Ulang!

indonesiakita.co – DPR RI menyarankan agar Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kemendikbud tak perlu dipaksakan. Jika tetap dilaksanakan, cukup dengan biaya Rp100 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, yang menyebutkan, bahwa selebihnya sekitar Rp 495 miliar digunakan untuk mensubsidi kuota dan pembelian Smartphone, untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah yang mengalami kesulitan menyangkut soal ini.

“Jadi kondisi objektifnya karena memang berhadapan dengan Covid, saat yang sama sebenarnya ini di desain sejak dari awal dilaksanakan dalam situasi normal, ini perlu di reson dengan baik oleh Kemendikbud,“ kata Syaiful dalam diskusi Dealika Demokrasi, di Media Center DPR/MPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Selain itu, ia juga mendesak, agar program tersebut segera dievaluasi ulang dan harus dijelaskan secara detail kepada publik. Ia berencana akan menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) dan mengundang Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim.

“Karena ini masa reses, dalam tatib DPR yang terakhir, kita enggak bisa melaksanakan kerja  pengawasan, karena tidak diperbolehkan, ini hasil rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus),” tegasnya.

Meski demikian, lanjut Syaiful, yang paling mungkin adalah digelar lagi rapat pengganti Bamus, yang kira-kira mensetujui seandaninya  pengawasan yang dilakukan oleh DPR walaupun dalam masa reses. “Ini kami sedang berkirim surat kepada pimpinan DPR, semoga ada solusinya menyangkut soal ini,” tutup Syaiful. (Waw)

Komentar

News Feed