oleh

Terbongkar! Ini Rupanya Alasan Din Syamsuddin Salahkan Jokowi Soal POP di Kemendikbud

indonesiakita.co – Polemik Program Organisasi Penggerak (POP) di Kemendikbud terus menjadi sorotan publik. Namun, masalah yang terjadi pada program tersebut dinilai bukan salah Mendikbud Nadiem Makariem, namun presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan oleh Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin yang menyebut bahwa program tersebut tidak bijak dan tidak populis (merakyat).

Dimana sebelumnya, dua organisasi islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mundur dari program tersebut. Kemudian disusul oleh PGRI, karena dinilai memiliki masalah besar.

“Jelas hal ini menunjukkan bahwa Mendikbud tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia dan peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya keagamaan dalam gerakan pendidikan nasional,” kata Din Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

Menurut Din, Muhammadiyah dan NU adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu bersama beberapa organisasi lain adalah stakeholder pendidikan nasional.

Sementara, kata Din, yayasan atau foundation seperti Sampoerna atau Tanoto hanyalah pendatang baru, yang setelah menikmati kekayaan Indonesia baru berbuat atau memberi sedikit untuk bangsa dibandingkan dengan keuntungan yang mereka raup dari tanah Indonesia.

“Jadi kalau mereka yang dimenangkan, dilibatkan dalam POP sungguh merupakan ironi sekaligus tragedi,” tegasnya.

Kendati demikian menurutnya, kesalahan bukan pada Nadiem Makarim. Karena menurutnya, sosok pendiri Gojek tersebut hanyalah seorang anak muda, yang lebih banyak berada di luar negeri dengan pendidikannya, maka tidak cukup memiliki pengetahuan dan penghayatan tentang masalah dalam negeri, dan hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi.

“Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri,” katanya.

Menurutnya, Jokowi lah yang memiliki kewenangan mengangkat seorang menteri, walaupun menyempal dari fatsun politik yang berlangsung dari waktu ke waktu.

“Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik. Paling tidak, terkesan Sang Presiden mengabaikan dua organisasi besar yang berjasa menegakkan kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Din juga menyarankan sebaiknya program itu dihentikan. Menurut dia, lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang akibat pandemi COVID-19. “Pemerintah tidak hadir melindungi rakyat. Pemerintah tidak tergerak membangun infrastruktur telekomunikasi dan teknologi pendidikan,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed