oleh

ICW Tantang DPR Gunakan Hak Angket Soal Kasus Djoko Tjandra

indonesiakita.co – DPR RI diharapkan dapat menggunakan hak angket terkait kasus buronan Djoko Tjandra. Tentunya, hal ini dilakukan terhadap sejumlah instansi yang banyak mendapat sorotan publik atas kasus itu, yakni kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, bahwa DPR dapat melakukan tindakan untuk merespon kasus tersebut. “DPR RI adalah salah satu pihak yang dapat melakukan tindakan dalam merespons masalah Joko Tjandra,” tegasnya, kemarin.

Ia menilai, sejauh ini banyak pihak yang mengurusi kasus Djok Tjandra, namun tidak serius. Untuk itu, ia mendesak agar DPR dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

Terlebih menurutnya, ada beberapa kasus besar yang pernah dilakukan DPR dengan menggunakan hal angket, yakni salah satunya adalah skandal Century dan BLBI. Selain iyu, DPR juga pernah menggunakan hak angket terkait polemik di KPK yang nyatanya melibatkan nama petinggi di DPR.

Namun jelasnya, hal ini tak sebanding dengan respon atas kasus Djoko Tjandra. “sungguh ironi, dan kita tidak menemukan kesigapan yang sama,” tegasnya.

Selain itu, ICW juga meminta KPK mengusut Joko Tjandra, khususnya potensi korupsi yang diduga dilakukan jenderal Polri. Sebab, ada tiga jenderal polisi yang dicopot dari jabatannya karena berperan membantu Joko Tjandra, yakni Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Ia pun menilai, jika kasis Djoko Tjandra tidak dislesaikan, maka berbagai anggapan akan hadir di mata masyarakat. “Dengan itu pula dugaan bahwa Joko Tjandra dilindungi oleh rezim pemerintahan saat ini bisa semakin terang terlihat,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed