oleh

Sikap Aziz Syamsuddin Tolak RDP Komisi III Soal Kasus Djoko Tjandra Mencurigakan?

indonesiakita.co – Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menolak menandatangani surat izin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR bersama Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) dan Dirjen Imigrasi terkait kasus buron Djoko Tjandra.

Namun sikap ini justru menjadi tanda tanya, pasalnya politisi Golkar tersebut dinilai semakin membuat masyarakat bingung tentang penanganan kasus itu.

“Dengan adanya penolakan RDP ini di tenggarai ada unsur Wakil DPR bidang Korpolkam itu ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ini,” ujar Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Jakarta Pusat (PB SEMMI) Senanatha, Sabtu (25/7/2020).

Menurutnya, dengan tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi IIl dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif karena melanggar tata tertib DPR Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I yang menyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja.

Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan, karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam kategori urgent. “Jika yang terjadi selama Ini adalah DPR pun telah melakukan beberapa rapat dalam masa reses. Bahkan, urainya, beberapa rapat malah terjadi di tahun 2020 ini. Misalnya, pembahasan tahapan pilkada antara Komisi Il dengan Mendagri, dan penyelenggara pemilu, termasuk membahas Perppu No 2 Tahun 2020,” tegasnya.

Karena itu, PB SEMMI pun juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera memberikan sanksi kepada politikus Golkar itu karena diduga terlibat dan menghalangi proses penyelidikan dalam rapat gabungan Komisi III bersama aparat penegak hukum.

Karena ada yang janggal untuk RDP masalah kasus Djoko Tjandra ini, untuk itu PB SEMMI akan mengadukan masalah ini kepada KPK guna menelusuri dugaan yang membantu Djoko Tiandra ke Indonesia selain dari intitusi polri, yang sudah ketahuan apakah ada unsur DPR di dalamnya juga terlibat. “Untuk itu ini harus kita kupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia,”tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed