oleh

Batalkan Keppres, PTUN Minta Jokowi Bersihkan Nama Komisioner KPU Evi Ginting

indonesiakita.co – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan mantan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik atas pemberhentian dirinya sebagai Komisioner KPU RI periode 2017-2022. Dimana sebelumnya, Keputusan Presiden Republik Indonesia atas pemberhentian dirinya sebagai tindak lanjut dari sidang DKPP yang memecatnya ia adukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebagai informasi, Evi melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta pada 17 April 2020 lalu. Adapun gugatan tersebut sebagai permohonan dan upayanya agar Presiden Joko Widodo bisa mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan dirinya sebagai Komisioner KPU RI periode 2017-2022.

Majelis Hakim PTUN Jakarta membuat 5 keputusan terhadap Evi selaku penggugat dan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Selain itu, PTUN juga menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Kemudian, Putusan PTUN juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Tergugat juga diwajibkan merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan pengugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332 ribu.

“Ya benar, saya sudah menerima info amar putusan e-Court (salinan elektronik putusan). Alhamdulillah, semua gugatan dikabulkan oleh PTUN, selanjutnya berharap bisa dilaksanakan amar putusan tersebut,” kata Evi Novida Ginting Manik di Jakarta, Kamis kemarin.

Sebagaimana diketahui, persoalan Evi Novida Ginting Manik ini bermula ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan pemberhentian tetap Evi dari jabatannya karena perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dimana DKPP menyatakan Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota KPU RI, sejak putusan ini dibacakan,” ujar  Plt Ketua DKPP Muhammad pada sidang putusan Maret lalu.

Pada kesempatan itu, Muhammad didampingi oleh tiga Anggota DKPP yang bertindak sebagai anggota majelis, yaitu Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati. DKPP memerintahkan agar KPU melaksanakan putusan tersebut, paling lama tujuh hari setelah dibacakan.

Selain itu, DKPP juga tsebelumnya elah meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi putusan ini. Kemudian, kepada Presiden RI Joko Widodo diminta untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat sepekan ke depan. “Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan,” jelas Muhammad.

Atas putusan tersebut, Evi Novida sempat mengajukan keberatan karena putusan DKPP memberhentikannya dinilai cacat hukum. Evi mengajukan keberatan terhadap putusan DKPP dalam perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang dibacakan pada Rabu 18 Maret 2020 itu. Evi berpendapat Putusan DKPP terhadap Komisioner KPU RI termasuk dirinya dan KPU Kalbar terlalu berlebihan karena sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

Namun demikian, menurut Evi DKPP tetap melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik, padahal pengadu sudah mencabut aduannya.

Tindakan DKPP tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat 2 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. (Fel)

Komentar

News Feed