oleh

KPK Bisa Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra, Jika….

indonesiakita.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan mengambil alih kasus Djoko Tjandra. Namun dengan catatan, jika ditemukannya indikasi suap atau gratifikasi terkait pemberian keistimewaan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, salah satunya instansi Polri.

“Kalau kehadirannya dan aktivitasnya di Indonesia pada saat beberapa waktu yang lalu misalnya di-‘backup’ aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah, jika ada indikasi suap atau gratifikasi tentu kami akan melakukan penindakan lebih lanjut, baik kami melakukan langsung atau supervisi,” tegasnya, kemarin, di Gedung KPK.

Kendati demikian, ia masih belum bisa memastikan lebih lanjut kapan supervisi tersebut karena masih menunggu proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya.

“Kami belum bisa memberikan kepastian kami supervisi maupun koordinasi karena teman di instansi lain, aparat penegak hukum lain sedang berproses. Kalau di dalamnya ada indikasi suap atau gratifikasi sebagaimana Pasal 11 (UU KPK) ada wewenang KPK untuk melakukan proses hukum,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, akibat kasus tersebut, nama Brigjen Pol Prasetijo Utomo terpaksa dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dan digeser ke bagian Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan.

Adapun mutasi jabatan itu buntut dari penerbitan surat jalan oleh Prasetijo untuk Djoko Tjandra. Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan.

Prasetijo sendiri, dinilai telah melakukan hal yang melampaui kewenangannya. Atas perbuatannya, Prasetijo akan dikenakan sanksi kode etik Polri, sanksi disiplin dan sanksi pidana. (Waw)

Komentar

News Feed