oleh

Aktivis 98: Presidential Threshold Cara Licik Penguasa Muluskan Kandidat!

indonesiakita.co – Polemik mengenai Presidential Threshold sampai saat ini masih menjadi perhatian publik. Karena dengan kebijakan tersebut dipastikan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan terhadap calon pemimpin pada Pemilu mendatang.

“Presidential threshold’ cuma jadi alat melanggengkan kuasa oligarki,” ujar aktivis eksponen 98 Dedy Gunawan di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Ia mengatakan, tentunya screening tahapan dlm pencalonan patut dipertanyakan, bagi kandidat yang digusung oleh parpol-parpol besar.

“Sekalipun ada (calonnya), pasti sudah melewati ‘screening‘ dari para petinggi parpol, kuasa oligarki,” kata alumni IISIP Jakarta ini. Rakyat benar-benar hanya dijadikan cap atau stempel bahwa pemilu demokratis, padahal kenyataannya rakyat tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap Dedy.

Adapun menurutnya, jika banyak pilihan calon pemimpin. Mereka akan adu gagasan dan visi. Ini pun sejalan dengan konsep meritokrasi dalam demokrasi.

Ia pun menambahkan, sebenarnya syarat pencapresan ini sudah diatur dalam UUD 45. Pada pasal 6a ayat 2 UUD 45, parpol dibebaskan untuk mencalonkan kadernya sebagai capres.

Presidential threshold yang sebenarnya, lanjut Oknum, sapaannya, diatur dalam pasal 6a ayat 3 UUD 45. Di mana diatur bahwa pemenang pilpres mendapatkan 50% +1 dan syarat provinsi.

Alasan bahwa banyaknya capres akan memperumit proses pemilu juga tidak masuk akal. Karena sistem pemilu kita menganut ‘two round system’.

“Maka kalaupun calon presidennya banyak, akan ada saringan alamiah. Sehingga nanti hanya tinggal dua pasangan juga,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed