oleh

Kasus Djoko Tjandra, Demokrat: Negara Lumpuh!

indonesiakita.co – Wakil ketua umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman menyindir sejumlah instansi yang terbawa-bawa atas kasus buronan pengalihan hak tagih utang PT Bank Bali Djoko Tjandra. Hal ini ia sampaikan, dalam sebuah diskusi di saah satu stasiun tv swasta nasional, tadi malam.

Pada kesempatan itu, ia juga mengaku heran, ada seorang dokter yang membuatkan surat bebas Covid-19 yang dilakukan tanpa tes. “Bayangkan seorang dokter itu bisa membuat surat bebas COVID-19 tanpa tes,”tegasnya, tadi malam.

Bahkan menurutnya, masalah tersebut menggambarkan bahwa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ketidakberdayaan terhadap berbagai masalah, salah satunya kasus tersebut. “Negara lumpuh di hadapan seorang Djoko Tjandra. Kepolisian lumpuh, kejaksaan lumpuh,” tambahnya.

Ia pun mempertanyakan, adanya pembuatan EKTP milik Djoko Tjandra untuk  mengurus persidangan, hingga pergi ke Malaysia selalu dapat pengawalan.

“Ke Kalimantan dikawal, urus KTP dikawal. Coba bayangkan, ke Malaysia dikawal. Setelah itu, dia berangkat, baru kita ribut, kan malu,” jelasnya.

Adapun menurut Benny, kasus Djoko membuat Indonesia malu karena lembaga penegak hukum tak berdaya. “Ini memalukan. Drama kekonyolan penegakan hukum,”tutupnya.

Diketahui sebelumnya, setidaknya ada tiga jenderal Polisi yang dinilai terlibat soal kasus Djoko Tjsndra. Salah satunya adalah Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, yang akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Ia terlibat karena inisiatif membuat surat jalan dan surat bebas Covid-19 untuk Djoko.

Sementara itu, dua jenderal lainnya dinilai telah melanggar kode etik lantaran terlibat dalam red notice untuk Djoko Tjandra. Keduanya adalah Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo. (Waw)

Komentar

News Feed