oleh

Politik Dinasti, Rizal Ramli: Begini Jadinya Kalau Parpol Dikelola Seperti Perusahaan Keluarga!

indonesiakita.co – Polemik pencalonan putra presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming terus menuai reaksi banyak pihak. Pasalnya, kandidat lawan yakni Achmad Purnomo yang juga berasal dari PDI-P dinilai seolah dipaksa mundur.

Bahkan, Purnomo sempat dipanggill oleh Jokowi ke istana sekaligus memberitahu bahwa anaknya (Gibran) yang mendapat rekomendasi dari partai berlambang banteng itu.

Tokoh nasional Rizal Ramli tampaknya mengaku kecewa dengan masih adanya politik dinasti di Indonesia. “Inilah hasil demokrasi kriminal (uang) dan kultur nepotisme (KKN) yang ditentang gerakan reformasi 1998,” tegasnya, tadi malam saat dihubungi melalui ponselnya.

Rizal yang merupakan aktivis era 70-an ini mengaku, bahwa politik dinasti akan merusak sistem dan tatanan demokrasi di Indonesia. “Bagaimana negara ini akan menghasilkan kepala daerah, pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi di Indonesia? inikan sama aja mundur lagi, padahal agenda reformasi itu salah satunya adalah menolak adanya KKN tadi yang saya maksud,” ungkapnya.

Partai Dibiayai Negara

Rizal pun berpendapat bahwa pentingnya partai politik (parpol) dibiayai negara. Karena menurutnya, hal ini akan mengurangi tindakan korupsi di Indonesia yang kerap dilakukan oleh oknum pejabat yang berasal dari partai politik.

“Inilah mengapa akhirnya penting sekali parpol dibiayai negara. Salah satu sumber korupsi paling besar di Indonesia adalah korupsi politik. Karena kita sok ikutan sistem negara liberal Amerika

Ia menambahkan, bahwa kondisi itu membuat petugas partai banyak yang terjerat korupsi. Ia mengatakan, nilai korupsi yang terjadi di Indonesia menyentuh angka Rp 75 triliun. Sebab menurutnya, semua lini program memiliki celah untuk dikorupsi. Sehingga tidak hanya pada pelaksanaan, pada tahap perencanaan juga terjadi korupsi.

“Faktanya pada nyolong beramai-ramai. Di APBN, di APBD, di BUMN. Total colongan ramai – ramai ini perkiraan hitungan saya itu sekitar Rp 75 triliun,” katanya. “Karena korupsinya tidak lagi terjadi pada saat pelaksanaan, dulu hanya pelaksanaan, tapi juga pada saat pelaksanaan. Pada saat diskusi di DPR,” ungkapnya.

Dengan demikian menurutnya, penting parpol dibiayai negara agar mengurangi dampak tersebut.”Nah, kami ingin kita ubah sistem ini. Partai politik dibiayai saja oleh negara. Seperti di Eropa, ya. Di Australia, di Jerman, di Inggris dan lain-lain. Tetapi kalau ada apa-apa tangkap kalau diaudit,”tegasnya.

Mantan Menko Maritim ini mengungkapkan, bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk menjadi ketua umum partai , untuk menghindari parpol tidak dikelola seperti perusahaan keluarga.

“Mau jadi Bupati di Indonesia paling enggak Rp10 miliar sampai Rp50 miliar, mau jadi Gubernur berapa sampai berapa?, The whole system, the mother of corruption di Indonesia itu is money politics, mana bisa kita teriak demokrasi, partai politiknya tida di-run (dijalankan) dengan demokrasi?,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, jauh sebelumnya, Nagara Institute dalam temuannya menyebutkan bahwa dinasti politik berlangsung di eksekutif dan legislatif. Di eksekutif, sebanyak 74 kepala daerah di 25 provinsi disokong politik dinasti atau menjadi bagian dari dinasti yang berkuasa sebelumnya.

Sementara dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, seperti dibeberkan Executive of Board Nagara Institute Akbar Faizal, Selasa 28 Januari, 174 diantaranya adalah pilihan keluarganya sendiri. (Fel)

Komentar

News Feed