oleh

Polri Kehilangan Muka, 3 Jenderalnya Dicopot Karena Djoko Tjandra!

indonesiakita.co – Setidaknya, tiga jenderal Polisi dicopot terkait kasus surat jalan milik buronan Bank Bali, Djoko Tjandra. Adapun dari ketiganya, yakni satu berpangkat Irjen, dua lainnya berpangkat Brigjen.

Dimana langkah tersebut diambil oleh Kapolri Idham Aziz yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2076/VII/KEP/2020 tertanggal Jumat (17/7/2020), yang langsung diteken oleh AsSDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi.

Diketahui, nama yang beredar salah satunya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte. “Iya betul, ada pencopotan (Irjen Napoleon Bonaparte ) ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, kemarin di Jakarta.

Irjen Napoleon Bonaparte akan dimutasi menjadi analisis Kebijakan Utama Itwasum Polri. “Pelanggaran kode etik maka dimutasi. Kelalaian dalam pengawasan staf,” tegasnya.

Sebagai informasi, pencopotan jabatan tersebut menyusul adanya polemik terbitnya surat penghapusan red notice terhadap buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. Hingga kini, propam juga masih memeriksa sejumlah pihak yang terkait dengan polemik penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Sebelumnya 2 jenderal polisi pun dicopot dari jabatannya karena kasus Djoko Tjandra. Mereka di antaranya Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo dan Brigjen Prasetijo Utomo.

Sebelumnya, Brigjen Pol Nugroho Wibowo telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri karena diduga menghapus red notice terhadap buronan korupsi Djoko Tjandra.

Adapun pemeriksaan terhadap Brigjen Pol Nugroho Wibowo itu dibenarkan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwomo. Ia mengatakan, saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam. ”(Brigjen Nugroho, Red) dilakukan pemeriksaan,” kata Argo.

Info keterlibatan Brigjen Nugroho Wibowo awalnya diungkapkan oleh Ketua Presidium IPW Neta S. Pane. Ia menyebut bahwa Nugroho diduga merupakan oknum yang menghapus red notice atas nama Djoko Tjandra pada basis data Interpol sejak 2014.

“Dosa Brigjen Nugroho sesungguhnya lebih berat ketimbang dosa Brigjen Prasetyo Utomo,” ujar Neta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2020).

Ia menjelaskan, bahwa melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol red notice Joko Tjandra kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran, istri Djoko, tertanggal 16 April 2020

kepada NCB Interpol Indonesia, Neta menambahkan, dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Nugroho menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. “Melihat fakta ini IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian Surat Jalan pada Djoko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, IPW meragukannya,” kata Neta.

Atas dasar itulah, Neta mengaku menaruh curiga kapada Prasetyo dan Brigjen Nugroho Wibowo digerakkan oleh individu yang berinsiatif melindungi Djoko Tjandra. “Apa mungkin kedua Brigjen tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi ‘memberikan karpet merah’ pada Joko Tjandra?” kata Neta.

Atas dugaan keterlibatan jenderal bintang satu itu, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo langsung memerintahkan untuk dilakukan pengusutan. (Fel)

Komentar

News Feed