oleh

Kemendagri Curhat Pencairan Dana Pilkada Belum 100 Persen, Siapa yang Salah?

indonesiakita.co – Kementerian Dalam Negeri memastikan, bahwa pencairan dana anggaran Pilkada serentak 2020 belum 100 persen dicairkan. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan batas waktu hingga 15 Juli agar pemerintah daerah (pemda) peserta pilkada serentak 2020 mencairkan anggarannya.

“Anggaran KPU Rp8,42 triliun dengan persentase mencapai 83,01%. Anggaran Bawaslu sendiri telah mencapai Rp2,81 triliun dengan persentase mencapai 81,32%. Dan Pengamanan sejumlah Rp503,69 miliar dengan persentase mencapai 32,80%,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochammad Ardian, kemarin, di Jakarta.

Ia menjelaskan, bahwa ada 171 pemda yang telah mencairkan 100% anggaran ke KPUD. Di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi.

“174 pemda yang telah mentransfer 100% ke Bawaslu. Antara lain Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumbar, Kepri dan Jambi. Lalu 49 pemda yang telah mentransfer 100% ke pengamanan yakni Jambi dan Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Ardian mengatakan, Kemendagri akan terus mendorong agar pencairan anggaran pilkada mencapai 100%. “Kemendagri terus beri dorongan optimis agar daerah mentransfer dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) hingga 100%,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed