oleh

Jokowi Marahi Kepala Daerah, Analis Sosial: Tata Kelola Kinerja Pejabat di Era Jokowi Memang Rusak Kok!

indonesiakita.co – Presiden Jokowi mendesak agar seluruh kepala daerah dapat bekerja maksimal dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah percepatan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Eggak bisa kita dalam situasi seperti ini kita kerja normal-normal, dalam situasi seperti ini kita kerja biasa-biasa, enggak bisa. Percaya saya, enggak bisa. Semuanya harus ganti channel semuanya, enggak bisa kita normal-normal, channel-nya harus ganti semuanya. Dari channel ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari channel yang cara kerja bertele-tele, rumit ke cara-cara kerja yang cepat dan sederhana. Semuanya harus diubah seperti itu,” tegasnya, dikutip dari Setkab.go.id.

Adapun menurutnya, situasi saat ini begitu sulit, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi. “Enggak bisa lagi kita kerja dengan SOP normal, enggak bisa. Kita harus kerja dengan SOP yang shortcut, ada terobosannya. Jadi, anak buah ajak untuk masuk ke sana, biar cepat kerja kita,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, analis sosial Universitas Bung Karno (UBK) Muda Saleh mengatakan, bahwa jika memang ada sejumlah kepala daerah yang bekerja bertele-tele, itu merupakan sebuah budaya kinerja di era Jokowi.

“Jokowi marahi kepala daerah lagi, katanya jangan kerja bertele-tele, lah dia (Jokowi) lupa, menteri-menterinya bekerja aja saling tumpang tindih, tidak ada koordinasi  yang jelas antara satu dengan lainnya. Lihat saja koordinasi anggaran penanganan corona antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan, juga kementerian lainnya, apa itu bukan bertele-tele namanya?,” tanya Muda, pagi ini saat dihubungi melalui sambungan telpon.

Muda menjelaskan, bahwa Jokowi harus menyadari apa yang dilakukan oleh menteri kabinetnya, yakni bekerja sendiri-sendiri tanpa melihat perintah yang diberikan oleh Jokowi. “Ini sudah budaya para menteri, mereka berani kok, gak takut sama Jokowi, karena mereka rata-rata orang partai yang juga mendukung kemenangan Jokowi di dalam Pilpres, dan justru Jokowi yang enggan menegurnya, kalaupun ada teguran itu hanya spekulasi saja,” tambahnya.

Adapun menurutnya, saat ini Jokowi harus berani merombak jajaran menteri kabonet dan memberikan peluang kepada pihak-pihak di luar kapartaian, sehingga kepentingan partai tidak terlalu besar dalam menjalankan kinerja tata kelola pemeirntahan.

“Semua kementerian tampaknya asik, bekerja sendiri sendiri, berikan laporan yang bagus-bagus kepada presiden, ini juga entah Jokowi tau apa memang tidak tau, karena kita kan bisa lihat dari media, atau sosial media, banyak carut marut tata kelola kinerja menteri kabinet yang memalukan dan memang, Jokowi juga tidak memiliki ketegasan

“Jika ini berlangsung terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan mosi tidak percaya kepada Jokowi akan terus bertambah, dan Jokowi diambang kehancauran kepimpinannya karena tidak mampu menakhodai lajunya pemerintahan saat ini.

“Bayangkan saja, kondisi ekonomi kita carut marut, pandemi corona justru bertambah, masalah pendidikan kita berantakan dilihat dari sistem belajar mengajar, hak Tenaga kerja kita yang dirampas pemerintah sendiri dan diberikan kepada pihak asing, jadi kalau mau dilihat dari seluruh aspek kinerja pemerintah.. memang hanya 1% yang benar, yakni ya.. dan laporan baik-baik saja kepada presiden, dan itu yang tau hanya mereka-mereka saja,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed