oleh

Jokowi Klaim Daya Beli Masyarakat Naik, Analis Sosial: Saya Gak Percaya!

indonesiakita.co – Presiden Jokowi menyebut daya beli masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini menurutnya, karena mengacu pada angka inflasi pada Juni 2020, dimana terjadi kenaikan dari sebelumnya, yakni bulan Mei 2020.

“Inflasi juga naik artinya ada daya beli yang sudah semakin merangkak,” ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/7).

Ia juga mengaku, akan terus mendorong daya beli di kuartal selanjutnya. Hal ini demi memperbaiki pertumbuhan ekonomi domestik. Maklum, ekonomi Indonesia masih bergantung dengan tingkat konsumsi masyarakat. “Akan kami pacu terus agar kuartal ketiga bisa betul-betul naik. Juli, Agustus, September 2020 itu sebagai gambaran,” tutupnya.

Analis sosial Universitas Bung Karno (UBK) Muda Saleh mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap apa yang disampaikan Jokowi. Pasalnya, menurut dia, saat ini masyarakat jelas mengalami kesulitan perekonomian.

“Saya gak percaya!, karena Indonesia ini dihantam banyak hal, pertama, kita gak mampu menanangani pandemi corona, bahkan dalam beberapa hari ini sejumlah instansi di beberapa wilayah di Indonesia, karyawannya kena corona. Kedua, mayarakat juga mengalami PHK dimana-mana, mau belanja pake apa?… kita pakai nalar aja, gak usah hitung-hitungan secara pasti, bahwa apa yang terjadi ini sudah jelas, yaitu masyarkat lagi kesusahan,” ujarnya, saat dihubungi melalui ponselnya, pagi ini.

Menurutnya, mengapa daya beli menurun, Kalau kita lihat catatan dari Kementerian Perdagangan, pada Juni lalu, itu sebanyak 30 persen daya beli masyarakat menengah ke bawah itu turun.

Selain itu menurutnya, upaya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarkat juga tidak besar. Adapun Muda beralasan hal ini terjadi dikarenakan pemerintah justru memberi kesempatan kepada pekerja asing untuk hadir di Indonesia.

“Mau kasih bahagia bagaimana, bantuan beras berlogo istana, kasih uang pada masyarkat yang divideokan itu, saya rasa belum cukup, karena memang pemerintah tak memiliki rumusan jitu ataupun yang ampuh dalam menerapkan serta mengatur bagaimana agar masyarakat tidak mengalami kesulitan.

“Terkadang, antara regulasi dan implementasinya suka bertolak belakang. Misalnya saja soal skema transportasi ojek online, di sejumlah daerah peraturan berbeda-beda, meski kita tau karena kondisi pandemi di masing-masing daerah tentunya berbeda.

“Bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan penghasilan, ini ratusan tenaga asing masuk kok ke negara kita,” tegasnya.

Kemudian, Muda juga menyebut sejumlah hal yang membuat masyarkat semakin mengalami kesulitan adalah dengan adanya kebijakan kenaikan pada pajak. “Lihat saja BPJS Kesehatan, masyarkat abis kena PHK, BPJS Kesehatan justru naik. Belum lagi pajak belanja online, sepertinya pemerintah tau banget kalau masa pandemi ini memang banyak orang yang melakukan transaksi belanja online, yaitu dengan menaikkan pajak konsumsi yang dialami konsumen,” ungkapnya.

Sebagai informasi, konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid itu mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Adapun Muda berharap agar Jokowi dapat bekerja maksimal dengan seluruh menteri yang dimiliki agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. “Sudahlah… kerja aja dengan baik, minta menterinya kerja baik, kepala daerah kerja baik, kita semua sudah tau kalau kehidupan masyarakat saat ini betul-betul sedang gawat, pengangguran kita tinggi, ditambah PHK, barang melonjak, pajak naik, rupiah morat marit, entah hitung-hitungan darimana daya beli meningkat.

“Minta kementerian turun ke lapangan, liat sendiri bagaimana transaksi di pasar tradisional, UMKM agar tau dan tidak hanya menerima laporan baik-baik saja,”tutupnya.

Sebagaimana diketahui, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juni 2020 tercatat sebesar 0,18 persen atau lebih tinggi dari posisi Mei 2020 yang sebesar 0,07 persen. Namun, realisasinya tetap lebih rendah kalau dibandingkan dengan Juni 2019 yang mencapai 0,55 persen.

(Waw)

Komentar

News Feed