oleh

Demokrat Curigai Pemerintah Soal Status Djoko Tjandra

indonesiakita.co – Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman tampaknya menaruh curiga kepada pemerintah terkait bebasnya buronan Djoko Tjandra di Indonesia. Bahkan, ia menyebut pemerintah ada ‘main’ soal keberadaan  terpidana korupsi hak tagih Bank Bali itu.

“Saya tetap pada kesimpulan bahwa pemerintah ini main cilukba,” kata Benny saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting ihwal polemik Djoko Tjandra, kemarin.

Ia mengatakan, bahwa jelas sekali berdasar kronologi persoalan ini adalah sebuah skenario supaya Joko bisa masuk, lolos, dan meninggalkan Indonesia dengan aman. “Jadi, kita ribut setelah dia berangkat. Setelah dia meninggalkan Indonesia kita ribut. Padahal, kita tahu semua bahwa Pak Djoko ini masuk memang diskenariokan, dikawal. Mengapa dikawal? Ya kita lihat saja surat-suratnya,” tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan korespondensi yang dibaca menunjukkan bahwa ini adalah skenario untuk menyesatkan publik. Namun, kata dia, pihaknya lebih mendalami dan mencermati kasus tersebut, sehingga terlihat sekali bahwa ini adalah sebuah permainan. “Ini adalah sebuah sandiwara, sandiwara yang enak ditonton dan perlu. Bagaimana sandiwara itu? Aya baca kronologi,” tambahnya.

Benny menuturkan, sejak 5 Mei, Polri lewat Divisi Hubungan Internasional mengirim surat hal penyampaian penghapusan Interpol atau red notice. Lalu, kata Benny, pada 13 Mei 2020, terjadi penghapusan nama Djoko dari sistem DPO SIMKIM atau Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian.

Lantas, Benny menambahkan, pada 27 Juni ada permintaan penetapan DPO dari Kejaksaan Agung terhadap Djoko. Pada 3 Juli, kata dia, Kejagung kirim surat perihal pencegahan ke luar negeri atas nama Djoko.

Surat itu ditindaklanjuti Dirjen Imigrasi dan membuat siar ke seluruh penjuru negara supaya dilakukan pencegahan atas nama Djojo. Namun, Benny menegaskan pada 23 Juni ada penerbitan paspor atas nama Djoko.

“Apabila ini benar dokumen-dokumen ini, kita ndak usah ikut main cilukba ini Komisi III. ini permainan,” paparnya. “Saya rasa publik punya akal sehat untuk buat penilaian, tetapi penjelasan dan dokumen yang ada, makin meyakinkan kami bahwa masuknya Djoko ini memang dikawal, dikasih karpet merah oleh pemerintah,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed