oleh

Hasto Dilaporkan Soal Komunisme dan Ekasila

indonesiakita.co – Tim Advokasi Anti Komunis (TAKTIS) mengaku telah membuat aduan masyarakat terhadap dua politikus PDI-Perjuangan. Keduanya yakni Rieke Diah Pitaloka (anggota DPR) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI-P).

Rijal Kobar, dari TAKTIS mengatakan, dalam draf yang dilaporkan,salah satunya adalah adanya rapat dengar pendapat untuk merubah Pancasila dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.

Pengadu mengatakan bahwa pada 11 Februari 2020 di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I ada rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Rieke, membahas RUU HIP.

Adapun rapat itu bentuk keinginan mengganti dan merusak Pancasila dengan undang-undang. Yakni dengan menempatkan Pancasila sebagai objek undang-undang.

Pengadu menilai langkah tersebut sebagai tindakan pidana sangat serius dan menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. “Akibat hal ini sehingga menimbulkan gejolak di mana-mana,” demikian isi dalam draf itu.

Tak hanya itu, dalam Pasal 7 RUU HIP disebutkan bahwa Pancasila diperas menjadi Trisila hingga Ekasila dengan substansi gotong royong.

Pasal 7 dalam draf RUU HIP terdiri dari tiga ayat. Bunyi pasal tersebut:

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Dimana pengadu berpendapat pasal yang mengkristalisasi Pancasila ke dalam trisila dan ekasila juga masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 b KUHP.

Sementara itu, Pasal 107 b KUHP berbunyi: Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan/atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Menurut tafsiran pengadu secara materiil konsep gotong royong di Pasal 7 RUU HIP, tersebut merujuk pada kehidupan masyarakat komunal, tanpa kelas, di mana proses produksi dilakukan secara bersama (gotong royong).

Hal tersebut dianggap sebagai konsep dari komunisme dan masuk kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 107 d KUHP.

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun,” demikian bunyi Pasal 107 d KUHP.

Sedangkan, aduan terhadap Hasto selaku Sekjen PDIP, pengadu menyinggung soal AD/ART PDIP.

Pada mukadimah dan Bab III Pasal 6 AD/ART PDIP disampaikan bahwa partai sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (trisila), alat perjuangan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (ekasila).

“Hal ini jelas merupakan tujuan yang merupakan pemerasan dari Pancasila, ini jelas merupakan tujuan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tambah draf itu.

Pengadu beranggapan bahwa hal itu merupakan kampanye dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang getol mengkampanyekan poin itu saat konstituante hendak merumuskan dasar negara.

“Ini jelas merupakan pelanggaran pidana sangat serius terhadap Pancasila dan tindakan komunisme terselubung sebagaimana diancam pidana dalam pasal 107 b dan pasal 107 d KUHP,” bunyi isi draf aduan tersebut.

Barang bukti yang disertakan antara lain berkas catatan RDP Baleg DPR RI tentang penyusunan RUU HIP, berkas RUU HIP, berkas AD/ART PDIP 2019-2024.

Lalu, catatan rapat Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan RUU Tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), TAP MPRS No: XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, link pemberitaan, struktur Panja RUU HIP, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. (Waw)

Komentar

News Feed