oleh

Kantor DPRD Provinsi Banten Dilempari Tomat Busuk

indonesiakita.co – Sejumlah mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Banten karena mengaku kecewa atas ditundanya pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Adapun kebijakan yang menjadi sorotan mahasiswa adalah soal pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar dan Banten (BJB).

Koordinator aksi Muhamad Soleh menegaskan, keranda mayat dan aksi melemparkan tomat busuk merupakan simbol matinya dan busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran tidak melanjutkan interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim terkait merger Bank Banten dan pemindahan RKUD.

“Yang kami bawa hari ini bisa diartikan sebagai matinya keberanian DPRD Banten karena tidak mau melanjutkan interpelasi kepada Gubenur Banten,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuding ditundanya hak interpelasi karena anggota DPRD Banten telah menerima beras yang disalurkan oleh forum Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB. Beras CSR tersebut diduga menjadi kunci bungkamnya anggota DPRD Provinsi Banten yang berujung pada keputusan menunda interpelasi.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan dirinya kecewa atas sikap para anggota DPRD yang kendor dalam menggunakan hak interpelasi.

“Saya kecewa atas ditundanya interpelasi kepada Gubernur Banten. Apa karena beras CSR dari BJB sehingga dewan enggan melanjutkan interpelasi?” tanya Faisal.

Ia menegaskan, interpelasi menjadi momen bagi Gubenur Banten untuk menjelaskan kepada masyarakat melalui para anggota DPRD terkait pemindahan RKUD dan rencana merger Bank Banten dengan BJB di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mengabaikan permintaan komisinya terkait laporan progres langkah penyehatan dan penyelamatan Bank Banten.

“Pemprov Banten berjanji akan melaporkan progres penyehatan Bank Banten hari demi hari. Namun sampai saat ini, kami belum menerima laporan dari Pemprov Banten,” tegasnya.

Gembong mengatakan, batas waktu yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Pemprov Banten melakukan penyehatan Bank Banten hingga 21 Juli 2020 mendatang.

Gembong mengingatkan Sekda Banten untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan memberikan laporan kepada Komisi III DPRD Banten.

“Saya perlu mengingatkan ke Sekda Banten. Ini waktu sebulan ini adalah golden time (waktu emas). Kalau ini diabaikan, wasalam. Aset Bank Banten hilang termasuk dana kas daerah (kasda) sebesar Rp1,9 triliun,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed