oleh

Demokrat: RUU HIP Diusulkan PDI-P, Kami interupsi Tak Bisa, Mikrofon Mati!

indonesiakita.co – Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diusulkan oleh fraksi PDI-Perjuangan. Herman sendiri merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU HIP.

“Sudah jadi rahasia umum toh, (diusulkan) Fraksi PDI Perjuangan,” kata Herman dalam webinar, Jumat, (26/6/2020).

Bahkan menurutnya, pembahasan RUU HIP berlangsung dalam waktu cepat, dimana ia mengaku bahwa draf RUU HIP tidak menjadi perhatian khusus bagi partainya.

Herman menjelaskan, bahwa DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar pada 11-12 Februari 2020. Setelah itu, dalam waktu sangat cepat dibentuk Panja RUU HIP.

“Saya mengikuti dua dari tujuh kali pembahasan RUU HIP. Dalam dua kali forum tersebut, kami juga mengkritisi aspek prosedural, substansial, maupun situasional pembahasan RUU HIP,” ungkapnya.

Adapun RUU HIP ini menurutnya seharunsya tak perlu dibahas terburu-buru, karena sangat fundamental, karena seluruh instrumen dan masyarakat harus dilibatkan. Herman juga meminta agar pembahasan dilakukan dengan matang sebelum RUU itu menjadi usul inisiatif DPR.

Anggota Komisi VI DPR ini menyebut, pada 22 April, DPR melakukan harmonisasi RUU HIP, namun pada hari tersebut Demokrat menarik diri dari Panja RUU HIP dan sejumlah RUU lain yang tengah dibahas DPR. “Argumentasi kami tidak pernah menjadi perhatian khusus. Argumentasi bukan hanya Partai Demokrat, banyak fraksi yang juga mengkritisi konteks UU ini,” tegasnya.

Herman juga menambahkan, RUU HIP diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR pada 12 Mei 2020. Pada paripurna yang digelar saat puasa dan waktu menjelang magrib itu, kata Herman, Demokrat tak bisa menyampaikan interupsi.

“Kami interupsi tidak pernah bisa, mikrofonnya mati, akhirnya menyerahkan pandangan fraksi dan menyebutkan bahwa Fraksi Demokrat menolak RUU HIP jadi usul inisiatif DPR yang ditetapkan dan dikirim kepada pemerintah,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi dari PDIP, Arteria Dahlan sebelumnya telah membantah RUU HIP diusulkan partainya. Menurut dia, rancangan itu merupakan inisiatif Badan Legislasi.

Salah satu tujuan dari rancangan itu, kata Arteria, adalah memperkuat legalitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Semua fraksi ingin BPIP menjadi lembaga yang diatur dalam undang-undang dan menyetujui pembahasan rancangan itu,” jelasnya singkat. (Fel)

Komentar

News Feed