oleh

KPU Ribet, Ada Istilah Penundaan Pilkada Secara Lokal

indonesiakita.co – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut adanya kemungkinan penundaan Pilkada serentak tahun ini. Namun, hal tersebut hanya untuk daerah tertentu, yang masih mengalami kendala mengenai protokol kesehatan.

“Akan kami koordinasikan dengan Bawaslu apakah kalau di sebuah daerah anggarannya enggak ada, APD-nya enggak ada, bisa dilakukan penundaan secara lokal,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menambahkan, pendundaan juga diatur dalam Perppu dan pemerintah. “Atau penundaan dilakukan seperti diatur dalam Perppu, persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR untuk menunda secara keseluruhan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Arief menjelaskan awalnya pemerintah menjanjikan tambahan anggaran Rp1,024 triliun kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada 15 Juni. Kemudian tenggat itu diundur hingga Rabu (24/6). Hingga saat ini, belum kunjung ada pencairan dana.

Penundaan, kata Arief, dimungkinkan karena diatur dalam undang-undang. UU Nomor 10 Tahun 2016 memperbolehkan penundaan lokal, sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memperbolehkan penundaan nasional.

Arief mengaku telah memberikan instruksi kepada KPU di daerah untuk menunda kegiatan yang berpotensi mengundang konsentrasi massa jika tidak dilengkali APD. “Kalau kami ditanya lagi apa perasaan kami? Terus terang kami risau,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui. Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan pada 23 September 2020. Namun karena pandemi corona, DPR, pemerintah, dan KPU sepakat untuk mengundurnya ke tanggal 9 Desember 2020. (Waw)

Komentar

News Feed