oleh

KPK Curhat Tak Dilibatkan Pemerintah Soal Mekanisme Kartu Prakerja

indonesiakita.co – Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati mengungkapkan, bahwa pihaknya sejak awal program pembuatan kartu prakerja tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah. Bahkan, lembaga antirasuah itu menurutnya tak mengetahui mekanisme kartu tersebut.

“KPK tidak terlibat sejak awal program ini disusun hingga kemudian bergulir. Kami juga tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya. Namun, kami mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu Prakerja,” tegasnya, di Jakarta.

Ia mengatakan, KPK telah berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baik di pusat maupun daerah mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah signifikan. Di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos).

“Program kartu Prakerja pada awalnya didesain dalam kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020, tetapi di masa pandemi ini kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta target peserta,” jelasnya.

Diketahui, pada 6 Mei 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama PMO Prakerja dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang program tersebut dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan.

Ipi mengatakan, pihaknya menyambut dengan baik dan memberikan rekomendasi agar program bisa berjalan dengan baik. ”KPK menyambut, dengan semangat untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini bisa berjalan dengan baik di masa depan, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Maka, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring,”  ungkapnya.

Padahal lanjut Ipi, pihaknya (KPK) sempat memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan sejumlah pemangku-kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020.

“Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal sebagai langkah untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK. Saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana Program Kartu Prakerja,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed