oleh

Din Syamsuddin Cs Tumbang, MK Lanjutkan Perppu Corona Jadi UU

indonesiakita.co – Permohonan pengujian materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Din Syamsuddin Cs tidak dapat diterima. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun keputusan itu diambil setelah sembilan hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Keputusan dari hasil RPH itu dibacakan oleh Anwar Usman, Ketua MK, di ruang sidang pleno MK, Selasa (23/6). “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar Usman, pada saat membacakan putusan.

Diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dimana perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh sejumlah tokoh, di antaranya, mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, dan tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Sedangkan, perkara nomor 24/PUU- XVIII/2020. diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama dengan lembaga lainnya.

Pada kesempatan itu, MK menyatakan berhak menguji perkara itu, karena permohonan pengujian diajukan sebelum adanya persetujuan dari DPR RI terhadap Perppu tersebut.

“Mahkamah berwenang mengadili permohonan. Permohonan pemohon mempunyai kedudukan hukum,” jelas Anwar Usman.

Namun, pada saat proses pemeriksaan perkara berjalan di MK, DPR menyetujui Perppu itu. Artinya, setelah disetujui oleh DPR RI, maka Perppu berubah bentuk menjadi Undang-Undang. Pada Rabu 20 Mei 2020, perwakilan Pemerintah menyatakan Perppu itu sudah disahkan menjadi Undang-Undang.

Hal itu disampaikan di sidang pengujian materi Perppu yang digelar di ruang sidang

pleno MK. Perppu Penanganan Covid-19 itu sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan tercatat di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.

Pada pertimbangannya, hakim konstitusi Aswanto mengatakan, mahkamah meyakini Perppu sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sehingga, berakibat Perppu itu sudah tidak ada lagi secara hukum.

“Hal demikian berakibat permohonan pemohon yang diajukan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah kehilangan objek. Menimbang meskipun mahkamah berwenang mengadili dan pemohon mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan, disebabkan permohoann kehilangan objek maka mahkamah tidak akan mempertimbangkan permohonan dan hal lain terkait permohonan tidak diperimbangkan,” jelas Aswanto. (Waw)

Komentar

News Feed