oleh

Anies Baswedan Pastikan 2000 ASN Siap Jadi Pengawas PSBB Transisi

indonesiakita.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menugaskan kepada 2.000 petugas aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi pengawas dan penindak kegiatan masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).Petugas tersebut akan berkoordinasi dengan Satpol PP DKI terkait ketentuan-ketentuan selama masa transisi.

“Hari ini, kita melepaskan petugas ASN, ada 2.000 petugas ASN Pemprov DKI Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan kegiatan aktivitas masyarakat selama PSBB masa transisi,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/6/2020) kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa 2.000 petugas ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 11 juta jiwa. Namun, Anies berharap kehadiran 2.000 petugas ASN ini bisa menjadi pengingat bagi warga DKI Jakarta untuk menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas dan disiplin menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur selama masa transisi.

“Bapak Ibu sekalian bisa menjadi garda terdepan untuk menjadi pengingat kepada semua bahwa semua protokol kesehatan yang harus ditegakkan bukan semata-mata untuk menegakkan aturan tapi untuk melindungi seluruh masyarakat. Karena itu saya minta, tujuannya bukan saja untuk menindak, bukan saja untuk mengawasi tapi yang lebih jauh lagi adalah membangun kebiasaan baru,” tambah Anies.

Anies juga berharap para petugas ASN ini sabar dalam mengingatkan dan menegakkan aturan di lapangan. Pasalnya, tugas yang mereka lakukan tidak mudah, khususnya untuk menyadarkan orang dalam membangun kebiasaan baru.

“Tunjukkan sikap yang tegas dan beradab, tunjukkan cara komunikasi yang bersahabat, cara komunikasi yang menghormati orang tapi tetap menegakkan aturan dan selalu sabar. Mengingatkan orang itu mudah tapi diingatkan itu belum tentu mudah, karena itu jalani tugas ini sambil menyadari bahwa harus sabar menghadapi masyarakat,” ungkap Anies Baswedan.

Sesuai dengan Instruksi Sekda Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan Masyarakat Selama PSBB Masa Transisi, para ASN ini akan melakukan pengawasan dan penindakan di tempat-tempat yang intensitas kegiatan masyarakatnya tinggi.

Tempat tersebut mencakup rumah ibadah, perkantoran, pusat perbelanjaan/mal, rumah makan, pertokoan, perhotelan, museum, bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, rumah potong unggas, kebun bibit, pusat pelayanan kesehatan, taman, tempat wisata, fasilitas olahraga indoor dan outdoor, ruas jalan dan simpul transportasi, serta tempat-tempat layanan pendukung lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Jakarta, berikut ini adalah unsur yang terlibat dalam 2.000 ASN:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 5 orang

2. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah: 10 orang

3. Badan Pendapatan Daerah: 265 orang

4. Dinas Kebudayaan: 80 orang

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: 100 orang

6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian: 100 orang

7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 73 orang

8. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk: 80 orang

9. Dinas Pemuda dan Olahraga: 80 orang

10. Dinas Perhubungan: 500 orang

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: 125 orang

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 73 orang

13. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota: 130 orang

14. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi: 170 orang

15. Biro Pendidikan Mental dan Spiritual: 10 orang

16. Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: 10 orang

17. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat: 38 orang

18. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat: 37 orang

19. Sekretariat Kota Administrási Jakarta Selatan: 38 orang

20. Sekretariat Kota Administrāsi Jakarta Timur: 38 orang

21. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara: 37 orang

Total: 2.000 orang

Komentar

News Feed