oleh

DPR Desak Pemerintah Ikuti Rekomendasi KPK Soal Kartu Prakerja

indonesiakita.co – Pemerintah didesak agar menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tak ada salahnya bila temuan dari KPK menjadi bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program itu.

“Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja memang menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada PMO atau program management office yang berada di bawah Menko Perekonomian,” tegasnya, di Jakarta, kemarin.

Sementara PMO sendiri, tidak merupakan entitas yang diawasi oleh DPR. Mitra DPR bukanlah PMO. Padahal institusi resmi pengawas pelaksanaan program pemerintahana dalah DPR.

Saleh menjelaskan, bahwa meskipun Kartu Prakerja tetap dilanjutkan, maka seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat, perlu dijadikan sebagai referensi. Pihanya menilai masyarakat sudah tahu bahwa perbaikan harus dilaksanakan menyeluruh.

Dengan demikian, tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis.

“Saya sendiri sejak awal sudah mendorong agar sejumlah anggaran program itu direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja. Temuan-temuan ini adalah hasil dari kajian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor yang dilaksanakan oleh KPK. (Waw)

Komentar

News Feed