oleh

Ombudsman Sebut Isu Agama Bahayakan Kontestasi Pencalonan Kapolri

indonesiakita.co – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menanggapi isu pencalonan Kapolri. Adapun yang menjadi sorotan menurutnya adalah adanya isu agama dalam kontestasi tersebut.

Diketahui, sekitar 6-7 bulan lagi, Jenderal Idham Azis akan berakhir masa tugasnya karena memasuki pensiun di awal tahun depan.

“Silakan saja. Tetapi ketika muncul isu agama yang akan menghambat figur tertentu untuk jadi Kapolri, saya kira ini mulai memunculkan isu yang sangat sensitif dan ini berbahaya. Ini potensial konflik. Menciptakan keretakan setidaknya seperti itu baik di internal kepolisian dan di masyarakat luas,” ujarnya, dikutip dari akun Youtube yang di posting pada 15 Juni 2020 lalu.

Dimana video tersebut berdurasi 5 menit dan 39 detik dengan judul “Perhatian Serius!!! Hentikan Isu Agam Calon Kapolri”.

Selain itu, Laode khawatir kalau isu ini tidak dihentikan maka Polri dianggap memiliki hitung-hitungan kelompok. “Orang akan beranggapan bahwa kepolisian itu, hitung-hitungan kelompok, dan dianggap sebagai lahirnya politik perwakilan kelompok, perwakilan agama, perwakilan kelompok kepentingan. Tidak boleh seperti itu,” tegasnya.

Adapun kepolisian menurutnya, memiliki tiga tugas utama, menurut UU. Yakni, menjadi penganyom atau melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan melakukan penegakan hukum.

“Apa yang harus dimunculkan oleh kita semua atau pihak tertentu yang memberi perhatian kepada lembaga kepolisian, seharusnya ada tiga hal utama. Pertama, kompetensi atau profesionalisme. Kedua, integritas, dan ketiga, independensi,” ucap Laode.

Ketiga isu ini yang seharusnya didisdikusikan dan dimunculkan sebagai wacana publik dan sekaligus mengingatkan kepada Presiden dan DPR jika memilih Kapolri, maka harus mempertimbangkan ketiga hal itu yakni kompetensi, integritas dan independensi.

“Kompetensi tentu saja kita tidak meragukan lagi. Yang sudah jadi jenderal itu apalagi menduduki jabatan-jabatan penting di jajaran kepolisian, mereka tentu sudah cukup punya kompetensi menjadi pimpinan kepolisian.

“Soal kompetensi, hanya orang-orang di kepolisian yang tahu dan saling tahu di antara mereka. Tidak usah kita persoalkan itu. Tetapi dua hal terakhir, yakni integritas dan independensi ini perlu selalu digaungkan agar Presiden Jokowi tahu dan sadar bahwa itu penting,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed