oleh

Insentif Tenaga Medis Tak Jelas, Menkes Tolak Bicara

indonesiakita.co – Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy , terkait insentif untuk tenaga medis yang menangani kasus Covid-19. IA mengklaim, saat ini sedang diatur pola pembagian insentif tersebut.

“Dibagi dua jalur. Nah untuk jalur di Pemda cukup dengan verifikasi di dinas kesehatan sehingga memotong rantai birokrasi. Untuk rumah sakit akan dikoordinir oleh kemenkes melalui badan BPSDM dan itu juga dilakukan percepatan,” kata dia saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bandung, Sabtu (20/60).

Ia mengatakan, saat ini pemeirntah juga sedang memikirkan bantuan untuk santunan kematian pasien Covid-19. “Sehingga bisa dilihat hasilnya minggu depan terlihat kemajuannya, hari ini pun bisa dilihat memberikan santunan kematian sesuai yang diinstruksikan presiden juga, melalui negara kepada nakes yang kena musibah atau meninggal karena covid-19 ini,” sambungnya.

Namun, Terawan tidak menjelaskan secara rinci dan pasti kapan penyaluran untuk tenaga kesehatan direalisasikan. Padahal, pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan Menkes melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

Padahal diketahui, akhir April 2020 lalu, ia menyebut bahwa sasaran pemberian insentif dan santunan kematian ditujukan untuk tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN termasuk relawan yang menangani Covid-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan realisasi insentif untuk tenaga medis yang menangani pasien virus Corona (Covid-19) telah dicairkan sebesar Rp10,45 miliar. Pencairan itu baru diberikan kepada tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dan Pulau Galang, Kepulauan Riau.

“Sebanyak 1.205 tenaga kerja kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairan sebesar Rp10,450 miliar,” kata Menteri Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu (3/6) lalu.

Dia menekankan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran insentif bagi tenaga medis tersebut. Sedangkan, untuk eksekusi atau pencairan insentif itu, kata dia, berada di ranah Kementerian Kesehatan.

“Ini kan alokasi sudah, jadi setiap itu, eksekusi ada di Kementerian Kesehatan untuk tenaga kerja kesehatan yang pusat,” ujarnya.

Informasi yang terdapat dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika tertulis bahwa besaran insentif bergantung pada jenis tenaga kesehatan. Dokter Spesialis di angka Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta, Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.

Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp. 5 juta. Untuk besaran santunan kematian sebesar Rp. 300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas.

Sebagai informasi, tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan Covid- 19. (Waw)

Komentar

News Feed