oleh

Analis Sosial: Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi, Kebijakan Anda Banyak Rugikan Rakyat!

indonesiakita.co – Presiden Jokowi berulang tahun pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Dengan demikian, ia menginjak usia 59 tahun.

Diketahui, Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi, dan ia terpilih kembali pada periode ke-2 setelah melewati Pilpres pada 2019 lalu.

Namun, sampai periode ke-2, Jokowi belum menunjukkan hasil yang maksimal atas janji kampanye saat ingin kembali mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Dan kini, Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi corona, yang mengakibatkan kerugian berbagai sektor, baik kesehatan hingga masalah ekonomi.

Menariknya, sejumlah kebijakan kontroversi juga dilakukan Jokowi pada saat pandemi corona, dimana masyarakat sedang banyak mengalami kesulitan.

Analis sosial Universitas Bungkarno, Muda Saleh mengatakan, bahwa kinerja Jokowi pada periode kedua ini kian buruk, mengingat sejumlah kebijakan kontroversi yang dilakukannya justru banyak merugikan negara.

“Selamat ulang tahun Pak Jokowi, semoga sehat selalu. Tapi ingat, bahwa kebijakan anda di periode kedua ini banyak menuai kontroversi dan cenderung merugikan masyarakat dan negara,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Muda mengatakan, jika ingin dikenang sebagai presiden yang masuk ke dalam hari rakyat, Jokowi selayaknya membuat kebijakan yang justru membuat rakyat senang dan bahagia. “Ya, kan kita tau, kebijakan Jokowi soal darurat sipil saat menghadapi corona, ini dibuat karena pemerintah tak percaya diri dan takut akan ancaman kerusuhan pada saat pemerintah tak mampu menanganinya,” tegas Muda.

Ia juga menyoroti adanya kenaikan iuran BPJS kesehatan, Perppu Covid-19. “Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan masyarakat. Apalagi kita ketahui. bahwa saat ini banyak pihak yang mengalamai pemecatan di berbagai perusahaan, dan kondisi kesehatan terancam dengan adanya pandemi corona ini.

“Kemudian, adanya Perppu Corona juga membuat seolah-olah menciptakan impunitas terhadap kepada para pejabat keuangan dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19 ini. Kalau ada kesalahan, dan ini aman-aman saja,” tambahnya.

Adapun menurutnya, Jokowi sudah saatnya menyentuh sel-sel terdalam masyarakat serta hadir di tengah-tengah masyarakat. “Ya, jelas… Jokowi harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hadir untuk bagi-bagi sembako, tapi hadir dengan kebijakan kebijakan yang membuat masyarkaat tenang, bahagia, tidak merugikan, sehngga dimasa akhir jabatannya jokowi akan dikenang sebagai presiden yang berpihak pada rakyat,” tutupnya.

Berikut beberapa kebijakan Jokowi yang banyak dianggap kontroversi:

Wacana PSBB disertai Darurat Sipil

Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir Maret lalu. Belum sempat menjadi kebijakan, protes mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Sebab, wacana kebijakan dinilai tidak relevan dan berpotensi melanggar hak sipil dan politik masyarakat.

Meski kemudian, Jokowi akhirnya mengurungkan rencana memberlakukan kebijakan darurat sipil. Sebagai gantinya, dia menetapkan status darurat kesehatan masyarakat untuk menyokong kebijakan PSBB sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kenaikan Iuran BPJS

Dimana pada awal Mei ini, Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS lewat Perpres 64 Tahun 2020. Per 1 Juli 2020, iuran BPJS ditetapkan menjadi Rp 150 ribu untuk kelas I, Rp 100 ribu untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. Iuran kelas III akan naik menjadi Rp 35 ribu pada 2021.

“Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020,” demikian pertimbangan Perpres 64/2020 itu.

Perpu Covid-19

Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Perpu ini resmi menjadi undang-undang pada 18 Mei 2020.

Diketahui, pada Pasal 27 UU ini diatur; biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK untuk pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

UU itersebut juga banyak dikritik, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap memberikan hak impunitas kepada para pejabat keuangan dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Komentar

News Feed