oleh

PDIP Bantah Usulkan Trisila dan Ekasila di RUU HIP

indonesiakita.co – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengatakan secara legal formal kenegaraan yang diterima bangsa Indonesia hanya Pancasila. Hal ini ia sampaikan menyusul ramainya penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Tidak ada nama lain. Bukan trisila dan ekasila,” ujarnya dalam diskusi daring bertema RUU HIP Akan Dibawa Kemana?, Rabu (17/6/2020).

Ia juga membantah jika fraksinya yang memasuki ketentuan itu dalam Pasal 7 RUU HIP, karena menurutnya pasal tersebut baru muncul di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Usul anggota Baleg dari fraksi parpol di luar PDIP. Untuk alasan etis saya tidak mau menyebutkan siapa pengusulnya. Yang pasti bukan dari fraksi kami,” tegasnya.

Politisi PDI-P ini juga tidak setuju jika Pancasila sebagai falsafah negara diturunkan menjadi norma biasa. Itu sama saja dengan menurunkan derajat bangsa. Oleh karena itu, memasukkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak, metalegal, dan metayuridis ke dalam sebuah norma adalah tindakan men-down grade nilai Pancasila itu sendiri.

Dia mengajak masyarakat untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam RUU HIP. Semua pihaknya, menurutnya, harus mencari titik temu sehingga Indonesia mempunyai UU dan payung hukum yang dapat memberikan panduan dan haluan bernegara.

“Membuat Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan bekerja, serta membentengi rakyat dari serbuan ideologi asing. Ideologi (Pancasila) menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

Sebagai informasi, pada sidang 1 Juni 1945, Bung Karno menawarkan tiga skema, yakni Pancasila, trisila, dan ekasila. Namun, yang diterima dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan tim sembilan adalah Pancasila. Tim sembilan dipimpin Soekarno dan beranggotakan Mohammad hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, dan Abdul Wahid Hasjim. (Waw)

Komentar

News Feed