oleh

ICW Sebut Jokowi Ingkar Janji Soal Pemberantasan Korupsi

indonesiakita.co – Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai ada yang keliru dalam ungkapan yang menyebutkan bahwa presiden tak bisa mengintervensi terhadap kejanggalan pada kasus Novel Baswedan. Padahal menurutnya hadirnya presiden sangat penting mengingat sebagai kepala negara.

Adapun jelasnya, terdapat tiga alasan yang menilai argumen bahwa Jokowi tak bisa turun tangan adalah hal yang keliru.

Pertama, Dia melihat kalau Jokowi resisten atau menahan masukan masyarakat terkait dengan pembentukan tim independen dalam pengusutan kasus Novel. “Kita sedari awal sudah meneriakkan memang lebih baik penyelidikan dalam kasus ini dilakukan dengan membentuk tim pencari fakta yang diisi oleh kalangan independen. Entah itu akademisi, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Agar apa, agar penyelidikan ini lebih independen dan langsung di bawah koordinasi dari presiden,” ujarnya saat diskusi virtual, di Jakarta, hari ini.

Kurnia mencoba memberikan perbandingan saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat menjabat Presiden. SBY dinilai cepat tanggap membentuk tim pencari fakta untuk mengusut pembunuhan aktivis HAM Munir. “Terlepas dari temuannya signifikan atau tidak, tapi kemauan dari pemimpin republik itu ada. Tapi Presiden Jokowi rasanya selalu menolak usulan masyarakat,” tegasnya.

Kemudian yang kedua, ia menilai bahwa Jokowi ingkar janji pada keberpihakan isu pemberantasan korupsi. Padahal dalam nawacita 2014 dan 2019, ketika jadi presiden akan menegaskan pemberantasan korupsi. “Bagaimana mungkin berpihak pada isu pemberantasan korupsi jika pegawai KPK yang disiram air keras sengaja penanganan perkaranya berlarut-larut,” tambah Kurnia.

Selain itu, yang ketiga yakni, Kurnia juga menilai seharusnya Jokowi bisa untuk turun tangan memastikan aparat penegak hukum yang profesional dalam proses penyelesaian perkara hukum.

“Dorongan kita agar segera turun tangan membenahi sengkarut penanganan perkara kasus Novel Baswedan. Bukan sebagai fungsi presiden sebagai kepala pemerintah tetapi sebagai kepala negara yang harusnya bisa menciptakan aparat penegak hukum yang profesional, menjaga ritme penegakan hukum yang independen dan dapat dipercayai oleh publik,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed