oleh

Rizal Ramli: Presidential Threshold Hanya Akan Kembali Melahirkan Pemimpin KW 3!

indonesiakita.co – Tokoh nasional Rizal Ramli menyesalkan sejumlah partai politik yang berupaya menaikkan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 7 persen. Menurutnya, langkah tersebut jauh dari harapan demokrasi yang diinginkan oleh setiap orang di Indonesia.

“Bayangkan saja, Indonesia ini bukan hanya milik segelintir partai politik, masyarakat kita harus bisa memilih calon pemimpin yang memiliki kapabilitas tinggi, dan mampu membawa arus negara kepada yang lebih baik, ujarnya, sata dihubungi melalui ponselnya, kemarin.

Rizal menjelaskan, mengapa rencana Presidential Threshold tersebut ngotot dilakukan, karena menurutnya sampai saat ini partai politik masih menjadi mesin kekuasaan untuk meraih berbagai hal.

“Parpol itu instrumen dalam sebuah negara, tapi bukan berarti parpol bisa melakukan seenaknya saja melalui kesepakatan segelintir partai yang berambisi untuk tetap memperahankan kekuasaan dengan cara yang tidak elegan.

“Itulah mengapa, pentingnya ambang batas ini dipertimbangkan kembali angkanya, agar yang lain memiliki kesempatan yang sama. Kita bisa lihat kok, berapa banyak sih pemimpin kita saat ini yang mampu membuat Indonesia bisa berkembang lebih baik, sekarang aja kita sudah ngos-ngosan, bagaimana kalau kita dipimpin dengan beda orang tapi sistem yang sama pula?, ini jelas tidak masuk akal,” ungkapnya.

Rizal mendesak, agar parpol mempertimbangkan usulan tersebut, agar tidak terjadi pergesekan parpol jelang Pilpres mendatang. “Negara kita ini memiliki konstitusi, dan harus dijalankan dengan baik. Jangan terus menerus dijalankan para oligarki, mau kemana nanti arah bangsa ini.

“Inilah yang saya maksud, mengapa seharusnya parpol dibiayai oleh negara, agar para politisnya tidak lagi menjadi sapi perah parpol, dan dapat menjalankan tugas , baik di eksekutif maupun legislatif di bawah tekanan partai. Ini salah satu mencegah upaya korupsi. Langkah ini sudah dipakai banyak negara, jadi politik negara juga sehat, yang mampu, bagus bersaing, menang dan memiliki tanggung jawab pada negara,” tegas Rizal.

Adapun dengan skema Presidential Threshold yang memiliki angka tinggi yakni 7 persen, menurutnya, bisa mempengaruhi konstelasi politik di Indonesia. “Akhirnya, persaingan tidak sehat, yang kuat semakn kuat, dengan segala kemampuannya, berupaya memenangkan pertarungan dengan segala cara.

“Presidential Threshold itu Threshold itu ‘sekrup pemerasan’, alat untuk memaksa calon-calon Bupati (Rp10-50M), Gubernur (Rp50-200M) dan Presiden (Rp1-1,5 Trilliun) membayar upeti kepada partai-partai. Inilah basis dari demokrasi kriminal

“Dari skema ini pula, Indonesia akan kembali memiliki pemimpin KW 3, gak kredibel, gak bermutu, gak bisa bersaing dan bisa jadi gak paham apa-apa tentang bagaimana menaikkan mutu bangsa kita,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed