oleh

Pilkada Digelar Tahun Ini Banyak Ruginya, Mengapa?

indonesiakita.co – Keputusan pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember masih menyita perhatian publik. Bahkan, jika tetap digelar, maka tak menutup kemungkinan banyak menambrak sejumlah kepentingan.

Diketahui, saat ini kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi corona yang tersebar nyaris di seluruh wilayah. “No election during disaster time. Itu dalil, dan dimunculkan normanya di dalam UU Indonesia. Jadi, begitu ada bencana alam, apalagi ini bencana nonalam,” tegas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, dalam sebuah diskusi daring, kemarin.

Selain itu menurutnya, pesta demokrasi perlu dilaksanakan dengan riang gembira masyarakat. “Pilkada merupakan pesta demokrasi lokal yang orang harus gembira, harus nyaman, harus tenang, bila orang tidak nyaman dan tidak tenang,” ungkapn Djohan.

Kemudian, terkait keberadaan Penjabat (Pj) kepala daerah. Menurutnya, dengan tetap memaksakan Pilkada serentak 2020 pada Desember jelas mengesampingkan peran Pj Kepala Daerah.

Padahal, jelas Djohan, bahwa kepemimpinan daerah tetap berjalan meski Pilkada ditunda pada 2021. Dalam konsep pemerintahan daerah, terdapat mekanisme pengangkatan Pj kepala daerah. “Jadi kalau habis masa jabatan, belum terpilih atau belum dilantik kepala daerah karena Pilkada belum bisa dilaksanakan, tidak ada soal. Pakem selama ini, bisa diangkat Pj,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed