oleh

Penyiram Air Keras ke Novel Dituntut 1 Tahun, Komnas HAM: Cederai Kepentingan Publik!

indonesiakita.co – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mendesak agar KPK mengkritisi hasil keputusan JPU Soal tuntutan 1 tahun untuk pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. Karena menurutnya, putusan tersebut tidak sepantasnya didapat oleh pelaku.

“Salah satu yang paling penting KPK seharusnya ikut bergerak, itukan pegawai dia dan harus memberikan perhatian lebih terhadap tuntutan ini. Jadi KPK harusnya bisa menanyakan kok bisa tuntutannya segitu,” tegasnya, kemarin.

Hal ini penting, karena menurutnya sudah seharusnya KPK mengkritisi hasil tuntutan satu tahun penjara dengan Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiyaan Berat yang diberikan jaksa. Terlebih, kontribusi Novel Baswedan banyak melakukan tindakan dalam pencegahan korupsi.

“Kalau kita lihat secara hukum biasa saja di KUHP itu pasti ada pasal-pasal yang ketika melawan petugas ada pemberatan. Oleh karena itu, jaksa harus menjelaskan, karena tidak mungkin kasus yang sebesar ini jaksa itu tidak tahu. Mengapa tuntutanya hanya 1 tahun, karena itu sama saja mencederai kepentingan publik,” jelas Choirul.

Ia juga menambahkan, bahwa kasus Novel Baswedan saat masuk ke Komnas HAM adalah human right defenders yakni, para pembela hak asasi manusia.

“Kenapa kita sebut pembela hak asasi manusia, karena dia melaksanakan sesuatu yang penting bagi publik yaitu pemberatasan korupsi. Sehingga memang Jadi kami sangat menyesalkan kok tuntutannya melupakan apa yang dilakukan oleh Novel dan serang kepada dirinya adalah serang terhadap pembela hak asasi manusia dalam konteks aparatur yang melakukan pemberatasan korupsi,” pungkasnya. (Fel)

Komentar

News Feed