oleh

Analis Sosial: Pertahankan Presidential Threshold Berarti Merawat Keributan di Masyarakat!

indonesiakita.co – Analis sosial Universitas Bungkarno Muda Saleh menyatakan, bahwa Presidential Threshold merupakan alat pengekangan demokrasi. Pasalnya dengan adanya kebijakan tersebut justru akan memicu masyarakat kembali bertikai untuk mempertahankan pilihannya.

“Ini bentuk pengekangan, Indonesia harus belajar dari Pilpres 2019, dimana hanya ada dua calon saja dalam Pilpres, sehingga tak menutup kemungkinan akar rumput akan kembali bersitegang dalam pemilu mendatang,” ujarnya, dalam keterangannya hari ini.

Muda menilai, adanya usulan sejumlah partai politik ingin menaikkan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 7 persen memicu keributan sejumlah partai kecil yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama.

“Ini ibaratnya sengaja ada yang buat klaster-klaster untuk kalangan tertentu, agar kelompok lain tak bisa masuk dalam kesempatan yang sama. Ini sangat berbahaya karena menerapkan Presidential Tnreshold ini sama saja menjaga bara api di akar rumput, dan bangsa kita bisa terpecah belah!,” tukasnya.

Ia berharap agar presiden Jokowi menghapus sistem Presidential Threshold jika ingin membangun ngara demokrasi. “Ini Jokowi harus paham, dia (Jokowi) harus belajar dari Pilpres 2014 dan 2019, dimana dua kubu terus bersitegang sampai 2019. Lalu pertanyaannya adalah apakah kondisi ini akan terus dirawat? Kalau iya rusak sudah baangsa kita oleh kelompok ologarki yang akan terus berupaya mempertahankan kekuasaan,” tambahnya.

Adapun menurutnya, dengan menghapus skema Presidential Threshold, maka Indonesia meliliki banyak pilihan calon kepala negara yang tentunya memiliki kompetensi dan kemampuan yang bisa membawa arus bangs lebih baik.

“Kan kita akhirnya bisa memiliki kandidat yang lebih banyak, masyarakat juga bisa melihat track record (rekam jejak-red) kandidat tersebut,” sambung Muda.

Ia pun mencontohkan, jika Presidential Threshold tersebut tetap dijalankan, maka masyarakat akan dihadapkan pada dua pilihan menu makanan. “Kan ada yang suka sayur asem, ada juga yang suka sayur sop, tapi di luar sana ada yang suka semur jengkol, rendang, ikan bakar dan menu2 makanan lainnya.. pemerintah harus mencontoh Pilpres pada menu-menu di dalam restoran, agar konsumen bisa memilih apa yang ia suka,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed