oleh

Tolak Hadir ke DPR, Walhi: RUU Cilaka Meningkatkan Kerusakan Lingkungan Hidup!

indonesiakita.co – Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Nur Hidayati memastikan, bahwa pihaknya menolak hadir dalam apat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR guna membahas RUU Cipta Kerja, pada Rabu (10/6/2020).

Dimana hal ini, ia sampaikan dalam surat terbukanya untuk menolak untuk hadir memenuhi undangan Baleg DPR RI. untuk menolak untuk hadir memenuhi undangan Baleg DPR RI. “Kami menyatakan untuk menolak hadir memenuhi undangan tersebut,” kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Ia juga menjelaskan, bahwa Walhi menolak undangan RDPU tersebut dengan alasan, RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup. “Berdasarkan kajian yang kami lakukan, RUU ini malah memuat semangat melindungi investasi dengan menghapus beberapa ketentuan krusial dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegasnya.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja tidak ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Menurut dia, muatan dalam RUU sapu jagat itu menghapus ruang partisipasi dan meminimalisir perlindungan hak dasar warga negara. Baca juga: Baleg Pertimbangkan Cabut Dua Pasal Tentang Pers Dalam RUU Cipta Kerja

“Kami berpandangan muatan RUU Cipta Kerja akan meningkatkan laju kerusakan lingkungan hidup, melanggengkan kondisi krisis dan menaruh rakyat di bawah ancaman bencana,” tambah Nur.

Selain itu juga, RUU Cipta Kerja jelasnya, tidak berpihak pada lingkungan hidup dan kepentingan rakyat. Selain itu, kata dia, dalam proses penyusunannya, RUU ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011.

“Berdasarkan alasan di atas, WALHI menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan tidak relevan untuk terus dilanjutkan. Untuk itu, DPR-RI harus menghentikan seluruh proses yang sedang berlangsung,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed