oleh

Tudingan Penanganan Covid-19 Jadi Lahan Bisnis, IDI Lapor Polisi

indonesiakita.co – Dikabarkab, sebagian warga melakukan penolakan terhadap rencana kegiatan rapid test. Bahkan, warga memasang spanduk penolakan di gerbang masuk wilayahnya.

Tak hanya itu, sejumlah peristiwa ambil paksa jenazah baik ODP dan PDP terjadi di beberapa rumah sakit.

Atas peristiwa ini, berbedar kabar bahwa penanganan Covid-19 di Makassar syarat akan bisnis. Mendapat isu beredara seperti ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar, Dr Siswanto Wahab menyatakan, bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Disebut lahan bisnis untuk diagnosa covid-19, itu tidak benar, tidak berdasar. Kami minta untuk diusut tuntas penyebar informasi seperti itu. Secepatnya harus diselidiki,”ujarnya saat konferensi pers di kantor IDI Makassar, Senin, (8/6).

Ia juga angkat bicara soal adanya penolakan terhadap rencana kegiatan rapid test dan upaya jemput paksa pasien di rumah sakit. “Berita-berita adanya lahan bisnis itu kami tidak terima. Kenyataannya tidak ada sampai sekarang masuk dana ke rumah sakit. Tidak ada, gaji semata. Tidak ada yang masuk dana Rp400 triliun ke rumah sakit. Tanya ke ketua Persi (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia),” ungkapnya.

Seentara itu, di tempat yang sama, Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe meminta agar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar tetap bersabar.

“Kepada IDI agar tetap bersabar. Kalaulah kita mau menuju puncak, akan selalu ada hambatan dan godaan. Tidak usah dihiraukan, tetaplah bekerja sebagai tanggung jawab profesi. Kasihan masyarakat yang terpapar, mereka menunggu di rumah sakit untuk dirawat segera disembuhkan,”  pintanya.

Ia menegaskan, siapapun yang mengganggu konsentrasi dengan menyebar isu hoaks antara lain menyebut setiap pasien covid itu dibayar Rp240 juta akan diusut.

“Ini tanggung jawab kami di Polda, akan cari siapa pelaku penyebaran informasi hoaks itu. Termasuk kasus mengambil jenazah, kami akan proses orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Akan kami selidiki, apa maksudnya mengganggu para medis melaksanakan tugasnya termasuk mengganggu Pemprov Sulsel untuk tidak berkonsentrasi tangani kasus covid-19,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed