oleh

Tujuh Sekjen Parpol Tolak RUU Pemilu

indonesiakita.co – Tujuh sekretaris jenderal (sekjen) partai politik yang tergabung dalam Forum Sekjen Pro Demokrasi mengingatkan, bahwa jika Rancangan Undang-undang (RUU Pemilu) disahkan, maka tidak menutup kemungkinan puluhan juta suara akan hangus.

Adapun ketujuh Sekjen tersebut yakni, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor. Sekjen Partai Hanura Gede Pasek Suardika, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq. Termasuk Sekjen PSI Raja Juli Anthon dan PKP Indonesia (Verry Surya Hendrawan) yang hadir dalam pertemuan via video conference pada Sabtu malam, 6 Juni 2020 malam.

Sementara itu, Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek Suardika mengatakan, filosofi krusial yang hilang dari RUU Pemilu tersebut adalah tentang keadilan dan persatuan. Menurut dia, tampak jelas dipertontonkan bahwa hasrat kekuasaan secara terang benderang mengalahkannya.

“Belum lagi, jelas akan mengancam kenusantaraan kita. Karena sangat mungkin bahwa daerah yang memiliki jumlah penduduk kurang padat, justru akan diwakili oleh Wakil Rakyat dari daerah lain (yang padat),” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulisnya hari ini.

Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso, yang menilai bahwa adanya potensi risiko jumlah suara pemilih yang hilang jika RUU Pemilu tersebut disahkan. “Menjadi kegelisahan bersama, tentang besarnya kemungkinan suara pemilih yang hangus. Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat; bahwa risiko (hangusnya puluhan juta suara) itu nyata adanya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan fakta bahwa kondisi yang relatif sama dihadapi di 2009, 2014 dan 2019. “Ya berproses di MK (lagi). Tapi apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap 5 tahun? Hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini?” Tanya Ferry.

Kemudian, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni sepakat baik usulan Parliamentary Threshold maupun Presidential Threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. ”Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengaku kecolongan. Sebab RUU Pemilu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). “Ini nyata-nyata kita semua kecolongan. Nggak jelas kapan kajian akademis, kapan diskusi pendahuluan…, eh tiba-tiba sudah menjadi prolegnas di DPR RI. Prioritas lagi! Kerja kilat!,” jelas Rofiq singkat.

Adapun PKPI melalui Verry Surya Hendrawan mengaku akan menjalin komunikasi secara intens dengan semua kalangan. Termasuk dengan ketiga parpol DPR RI yang menentang RUU ini yakni, PAN, PPP dan Demokrat. ”Tentu saja juga (komunikasi) dengan para sahabat DPR yang mengusulkannya. Segera kami jadwalkan untuk bertemu, dan Insya Allah dapat menghasilkan terbaik untuk bangsa dan negara tercinta,” jelasnya. (Waw)

Komentar

News Feed